TERNATE,Tbn- Wakil ketua DPRD Kota Ternate, Amin Subuh mengata kan, saat reses warga masyarakat kelurahan Toboko, Ternate Selatan, meminta dukungan wakil rakyat di parlemen Kota Ternate, agar fasilitasi kepemilikan sertifikat.
“Masyarakat Toboko 30 sampai 40 rumah belum bisa membuat sertifikat karena pemilik sertifikat induk belum bayar pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),” tuturnya, di ruang kerjanya, Selasa (14/1/2025).
Pembayaran pajak BPHTB, menurut Amin, itu besar jumlahnya maka imbasnya mereka tidak bisa proses sertifikat. “Ini menjadi catatan bagi saya selaku anggota DPRD dapil II yang tinggal di Toboko,” ujar politisi partai Golkar itu.
Setelah kegiatan reses ini, pihaknya berencana buat rapat gabungan Komisi I dan Komisi II dengan
Kantor Pertanahan Kota Ternate dan Dispenda (BP2RD) bersama masyarakat soal sertifikat.
“Saya sudah minta masyarakat bentuk tim kemudian mendata semua nama-nama pemilik rumah yang belum bersertifikat. Tujuannya agar masyarakat bisa segera memiliki sertifikat,” pintanya.
Amin bilang, Toboko perbanyak tong sampah, kalau bisa dari drum plastik. Kemudian drainase, air di pinggir kalimati (barangka) Kota Baru-Toboko. Kalau air pasang, sama dia naik juga hampir sama dengan Mangga Dua Utara, dia naik meluap ke pekarangan rumah.
“Mereka juga mengusulkan pengadaan lahan pekuburan Toboko yang baru. Kantor Lurah ingin direnovasi. Insya Allah akan dibicarakan lebih lanjut,” katanya.
Amin mengatakan hal itu usai reses di Tanah Tinggi, Mangga Dua Utara, Jati, Kalumata dan Toboko. Hampir sama di setiap kelurahan usulan baik kendala yang dihadapi sampa h. Kalau Tanah Tinggi sampah dan drainase, pasang pafling jalan setapak di sejumlah RT.
Mangga Dua Utara fokus ke drainase. “Kita sempat turun lapangan. Memang ini harus diubah arah air mengalir, kalau tidak nanti air pasa ng dari laut naik, maka bertabrakan dengan limbah buangan hingga akhirnya meluap keluar,” tuturnya.
Jati masih berkisar seputaran sampah, bukan sampah rumah tangga tapi sampah jumlah besar seperti hasil penebangan pohon. Mereka kesulitan siapa yang bertanggungjawab dan driver itu agak sulit sehingga tidak terangkut. “Ini satu masukan yang bagus, nanti kita bicarakan dengan instansi terkait,” tuturnya.
Amin menyebut, Kalumata tidak terlalu bermasalah, tapi masyarakat berharap timbunan/reklamasi Kalumata itu segera difungsikan atau mau dibangun apa. “Masyara kat menunggu itu,” imbuhnya.
