TERNATE,Tbn- DPRD Kota Ternate dalam hal ini Komisi I bidang Hukum dan Pemerintahan bersama
Dinas Perhubungan (Dishub) mem bahas digitalisasi penarikan retribusi parkir berkembang lebih luas pada setiap layanan perhubungan.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ternate, Mochtar Hasyim, usai rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPRD Kota Ternate, di lantai II gedung paripurna DPRD, Senin (3/2/2025).
“Kami sampaikan ke komisi I upaya digitalisasi di setiap layanan perhubungan. Jadi bukan hanya parkir tapi dari semua bidang, dimana bidang operasional kita melaksanakan penerangan jalan umum dan pelayanan pengujian kendaraan,” tuturnya.
Kedua layanan ini, menurut Mochtar, tahun ini diupayakan untuk digitalkan. “Tapi saya sudah buat contoh lampu yang nanti diganti. Ini proses kerjanya administrasi sudah tinggal tahapan mendapatkan rekomendasi dari Kemendagri sehingga 3.600 titik yang akan kita perbarui itu sudah menggunakan smart PJU,” ujarnya.
Harapannya ini, lanjut dia, pertama meterisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) karena selama ini tidak bisa terkontrol sehingga pembayaran melalui BP2RD belum ada hitungan yang jelas.
“Jadi dengan smart PJU ini kita intervensi, buat meterisasi lalu melalui aplikasi bisa dikontrol misalnya jam operasional bisa diatur misalnya dari jam 6 sore sampa 12 malam bisa full,” sambungnya menjelaskan.
Jam 12 malam sampai 4 bisa kurangi pencahayaan. Dari jam 4 sampai jam 6 bisa terang kembali. Jam 6 itu kita off kan. Ini bisa kita kontrol sehingga penggunaannya bisa terkontrol dalam sebulan.
Kemudian soal pengujian kendaraan, kata Mochtar, selama ini menggunakan buku manual tahun ini merubah menggunakan sistem eblue. Itu sistem kartu chip seperti elektronik KTP. Melalui ini tidak bisa pihak lain melakukan duplikasi sehingga ini meminimalisir orang menggunakan buku manual tersebut sehingga eblue bisa mengontrol orang dalam melakukan pengujian setahun dua kali.
Aplikasi ini nanti seluruh pengendara pemilik angkutan kota maupun barang mendapatkan notifikasi satu minggu sebelum jatuh tempo. Layanan layanan digital inilah yang kita coba mainkan tahun ini sehingga kaki minta waktu untuk menyelesaikan bentuk aplikasi dan saranan.
Soal pelayanan pelabuhan juga tahun ini melakukan etiketing dari tiga pelabuhan. “Kami coba di pelabuhan Kota Baru karena yang penumpangnya agak banyak. Dalam hitungan kami masih lebih banyak dari pelabuhan Dufa-Dufa dan Almunawar,” lanjutnya.
Makanya memberikan target di Kota Baru itu bisa di angka Rp 22 juta karena target retribusi pelabuhan itu naik dari 250 juta ke 300 juta. Itu artinya 22 juta dari pelabuhan Kota Baru sudah bisa sumbangsi 264 juta per tahun belum dua pelabuhan lain. ‘Makanya kami yakin layanan ke pelabuhan bisa capai target tahun ini,” ucapnya.
Mochtar bilang, sistem digital parkir kita mulai tunggu pengadaan alat MPS. “Kita sudah adakan, dan disetujui oleh TAPD dan sisa menunggu pelelangan untuk alat MPS. Kalau sudah selesai alat dan aplikasi maka sudah bisa kita terapkan,” pungkasnya.
