TERNATE,Tbn-Hujan deras selama dua hari berturut-turut akhir pekan dengan intensitas cukup lama membuat beberapa titik terjadi banjir dan longsor. Genangan air terjadi dimana karena saluran tersumbat dengan sampah.
Anggota DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif menyampaikan bahwa, problem banjir di Kota Ternate sudah sejak awal khususnya Komisi III DPRD Kota Ternate mengikhtiarkan terkait sistem drainase di Kota Ternate.
“Memang benar ada upaya dari Pemkot untuk membenahi sistem drainase di Kota Ternate. Namun, harus tepat sasaran agar tidak menjadi masalah di kemudian hari,” katanya, Selasa (25/3/2025).
Nurlaela yang biasa disapa Nella mengatakan, pembenahan sistem drainase khususnya di dalam kota Ternate harus diintensifkan itu soal pemeliharaan saluran dan sampah.
“Penataan ruang yang bersifat ter buka hijau untuk meningkatkan efisiensi sistem drainase dan men cegah banjir. Selama ini masih dipertanyakan soal kebersihan rutin drainase. Lumpur endapan, sam pah ini saja tidak optimal,” ujar dia.
Contohnya, waktu banjir di awal tahun 2025 di Akehuda. Waktu itu Ketua DPRD Kota Ternate dan Komisi III DPRD turun tapi antipati masyarakat itu bahkan marah-marah kepada DPRD.
“Itu mereka menganggap kita tidak lagi menyuarakan aspirasi mereka. Pada saat turun, harusnya ada upa ya penanganan jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu pemeliharaan saluran drainase dengan pembersihan rutin dengan pengerukan pembersihan dan pengecekan,” tuturnya.
Menurut Nella, itu perlu dilakukan namun faktanya tidak dilakukan bahkan kami koordinasi dengan Dinas PUPR, BPBD semua serba lempar tanggungjawab dan tidak ada anggaran.
“Padahal titik banjir kita sudah tahu, ada yang baru namun ada yang sudah menjadi langganan. Pemeliharaan saluran drainase ini menjadi penting,” ungkapnya.
Kemudian kaitan dengan sampah di drainase. Masyarakat kita ini perilakunya ketika hujan mereka langsung buang di drainase terutama di dataran tinggi makanya di beberapa titik terjadi penimbunan sampah yang luar biasa.
Nella sebut, DPRD sudah berikan beberapa usulan rekomendasi. Tapi, lagi-lagi masyarakat mau sadar atau tidak itu harus ada peran aktif pemerintah. “Pertama, kami ikhtiarkan masyarakat yang tinggal di dataran tinggi dan bantaran barangka bahwa lurahnya dapat insentif terkait penanganan sampah,” paparnya.
Dia bilang, bisa tidak dalam program 100 hari kerja Walikota ini tegas terhadap Lurah yang cuek terhadap problem sampah di lingkungan. Untuk melakukan sosialisasi, edukasi terhadap masyarakat melalui perpanjangan tangan pemerintah.
“Intinya lurah jangan hanya seperti raja-raja kecil di tingkat kelurahan yang susah dicari, yang jarang turun ke masyarakat, perilaku masyarakatnya seperti apa, mungkin saja masyarakat yang tidak dilewati kaisar,” sambungnya.
Lurah harus bekerja aktif karena me reka dapat insentif disamping dapa t gaji, tunjangan dan lain-lain.”Kalau saya selama peran-peran ini tidak dioptimalkan maka jangan berhara p kesadaran masyarakat,” pungkasnya.
