TERNATE – Inspektorat yang mengontrol birokrasi butuh biaya yang besar. Inspektorat secara internal yang mengontrol kinerja birokrasi dalam pembangunan yang membutuhkan pembiayaan yang cukup besar untuk memaksimalkan tingkat pengawasan di lapangan.
Ketua Komisi I DPRD Kota Ternate, Muzakir Gamgulu menyampaikan bahwa, Pemerintah kota (Pemkot) Ternate memberikan dana pengawasan kepada Inspektorat Kota Ternate kalau APBD berkisar Rp 1 triliun sampai Rp 2 triliun mendapat 0,75 persen berarti Rp 7,6 miliar.
“Saat ini Pemerintah Kota sudah memberikan uang pengawasan kepada Inspektorat Kota Ternate Rp 6 miliar berarti hampir sekitar 80 persen dari total APBD tahun berjalan,” katanya, di gedung parlemen Ternate, Selasa (22/7/2025).
Muzakir mengatakan hal itu usai Komisi I rapat dengar pendapat (RDP) dengan Inspektorat Kota Ternate, Dinas Perhubungan dan Dinas Dukcapil Ternate dalam pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD Kota Ternate tahun 2025.
“Besarnya biaya pengawasan itu diharapkan akan mengambil pada posisi mengukur kompleksitas proses Inspektorat dalam birokrasi mengharuskan korelasi antara tata kelola pemerintahan dengan pembangunan,” ujarnya.
Selain itu, Muzakir bilang, Dinas Perhubungan Kota Ternate pengurangan hampir Rp 2 miliar pada pos perjalanan dinas dan lain-lain. “Jadi tidak ada penambahan. Sedangkan pagu anggaran Dinas Perhubungan saya lupa,” terangnya.
Dinas Dukcapil, menurut Muzakir, ada pengurangan dan dianggap Dukcapil ini suatu dinas yang mela kukan pelayanan dasar, sehingga ada beberapa usulan yang belum masuk agar segera dimasukan terkait dengan genzet dan alat-alat yang lain.
“Saya rasa pembahasan KUA-PPAS di Perubahan APBD ini kurang terlalu bergeser dari apa yang diharapkan. Ini sesuai dengan penyampaian KUA-PPAS Perubahan APBD tahun 2025,” pungkasnya. (***)
