TERNATE – Setelah membaca naska h pidato pengantar Nota Keuangan dan RAPBD Kota Ternate 2026, yang dibacakan Wali Kota, ada skema belanja dan pendapatan oleh Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Kota Ternate sepakat karena ada kebijakan efisiensi tahun 2026.
“Tapi dalam ketentuan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 itu ada dua komponen belanja yang itu tidak berlaku efisiensi. Pertama, belanja pegawai dan kedua, belanja bantuan sosial,” kata Ketua FPD DPRD Kota Ternate, Junaidi A. Bahrudin, Selasa (4/11/2025).
Ditengah-tengah ketidak pastian ekonomi, menurut anggota komisi II DPRD ini, tentu masyarakat akan menjadi sasaran. “Kenapa bansos itu penting karena kita menjaga kemampuan daya beli masyarakat,” lanjut dia menjelaskan.
Kalau tekanan ekonomi tinggi, harga-harga bahan pokok melambung tinggi, harusnya ada operasi pasar dari pemerintah. Biasanya alokasi lewat bansos, bantu masya rakat. Kalau tidak begitu masyarakat setengah mati.
“Yang kedua, Ikhtiar kami penanganan kelompok- kelompok rentan akibat dari tekanan ekonomi tadi. Kelompok miskin dan lansia. Tahun ini kalau tidak salah ada Rp 1,4 miliar, tiba-tiba dia 0,00 rupiah. Padahal di pengajuan KUA PPAS dia masih ada alokasi sekitar Rp 1,4 miliar, harusnya dialokasikan meski kecil Rp 1 miliar, ” jelasnya.
Sikap DPRD, menurut Junaidi, kita belum lihat rincian, ini masih gelondongan. Nanti secara teknis itu dibahas di Banggar. “Badan Anggaran melihat detilnya setiap alokasi belanja pada setiap kompo nen belanja, nanti di Banggar kita bisa tahu. Alasannya apa sehingga bansos 0,00 rupiah,” terangnya.
Selain itu, tambah Junaidi, mereka sudah sering menerima aspirasi pegadang pasar. “Dong (pedagang tetap) ini rutin membayar retribusi. Sebagian besar dari komponen retribusi pasar grosir itu disumbang kan oleh pedagang-pedagang tetap ini,” lanjutnya.
Yang harusnya musim panen di bu lan Ramadhan, dorang itu yang diberikan ruang oleh pemerintah. Lalu tiba-tiba ada begadang musiman yang diberikan akses menempati wilayah terminal itu. Ini jadi keluhan bertahun-tahun di pedagang tetap.
“Saran kami itu juga menjadi catatan dan rekomendasi pansus LKPJ tahun 2024. Silahkan diakomodir pedagang musiman oleh dinas terkait, tapi jangan ditempatkan di dalam terminal,” katanya.
Junaidi memberi contoh, bisa pakai Gamalama plaza, atau taruh dorang dimana, karena itu musiman tak sampai satu bulan sudah selesai. “Biarlah pedagang tetap disitu (area terminal) menikmati hasil usaha disaat bulan puasa itu. Jangan dimasukan pedagang musiman disitu,” tandasnya. (**)
