TERNATE – Tim Anggaran Pemerinta h Daerah (TAPD) Kota Ternate ber sama Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) rapat pembahasan tahap 1 akhir, di aula BPKAD Kota Ternate, Senin (24/11/2025).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Rizal Marsaoly menyampai kan bahwa, pembahasan tahap akhir ini bertujuan finalisasi sebelu m penandatanganan pengesahan RAPBD tahun 2026, yang diagendakan Rabu malam (26/11/2025).
“Poin-poin yang menjadi penekanan yang masih pada substansinya pendapatan harus digenjot. Kemudian dengan melihat TKD yang turun, Banggar mengikhtiarkan TAPD agar belanja-belanja yang kaitan dengan masyarakat, publik atau orang banyak itu harus prioritas,” katanya.
Sehingga untuk memenuhi belanja minimum, Rizal mengatakan, itu sebenarnya pemerintah kota semua sudah selesai dalam artinya semua terpenuhi, termasuk TPP pegawai pun tetap posisi pada tahun-tahun sebelumnya.
“Pemerintah kota ini hanya memerlukan stimulus anggaran tambahan berupa DBH dari provinsi untuk memperkuat sejumlah kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun depan,” ujarnya.
Dana bagi hasil (DBH) provinsi yang belum dibayar ke Pemkot Ternate, menurut Sekda, senilai Rp 60 miliar lebih. “Kalau dibayar tidak sekaligus, karena kondisi keuangan provinsi juga untuk memenuhi beberapa kabupaten kota,” lanjutnya.
Paling tidak dari nilai itu kemudian mereka bayar beberapa kali. Mungkin bisa Rp 20 miliar, Rp 30 miliar, sedikit tidaknya mengurangi beban APBD dalam menyelesaikan beberapa kewajiban penting.
Visi misi terhadap implementasi program kegiatan yang bersentuhan langsung dengan pelayanan pub lik. Misalnya di pendidikan dan kesehatan. “Jadi yang tidak berge ser itu pagu pendidikan dan kesehatan. Karena disitu ada kebijakan nasional yang tidak bisa disentuh,” sambungnya menjelasnya.
Sedangkan beberapa OPD terjadi penyesuaian, tetapi pendidikan dan kesehatan itu tetap. Karena ada DAU dan DAK disitu di tahun 2026
dia tetap seperti tahun kemarin. Namun kegiatan di OPD lain seperti Pertanian, DLH, Perhubungan, BP2RD, Kesbang, Ketpang itu terjadi penurunan pagu yang cukup drastis.
“Kami mencoba dengan pagu anggaran yang terbatas itu OPD bisa membelanjakan program dan kegiatan yang prioritasnya saja,” pungkas Sekda Rizal. (**)
