TERNATE,Tbn- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ternate menyoroti pelayanan kelancaran armada pengangkut sampah. Ini terkait pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) subsidi di semua armada pengangkut sampah.
Oleh sebabnya, para wakil rakyat ini mendesak Pemerintah Kota alokasikan dana pada APBD Perubahan 2024 terkait kekurangan BBM subsidi yang belum termasuk dalam ABPD Induk.
“Komisi III minta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate lengkapi data soal kebutuhan BBM subsidi di kota Ternate sehingga ini menjadi bahan telaah bagi komisi III dalam rangka menjalankan fungsi kontrol kami,” ujar Wakil Ketua Komisi III, H. Fahri Bachdar, Senin (6/5/2024).
Usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan DLH Kota Ternate dan CV Siantan, Fahri menjelaskan, mereka membahas persoalan analisa kebutuhan BBM subsidi pasca peralihan BBM non subsidi terhadap kelancaran pengangkutan sampah di Kota Ternate.
Setelah mendengar penjelasan, politisi PPP ini mendesak DLH untuk membuat kontrak kerjasama dengan CV Siantan untuk mengikat. “Pengakuan dari pengelola CV Siantan itu selama ini kerjasama nya hanya sebatas pembicaraan padahal penting untuk mengikat pihak swasta ini mengingat perannya dalam memenuhi BBM subsidi jenis solar di semua armada pengangkut sampah,” katanya.
CV Siantan, lanjut Fahri, dalam model kerjasamanya itu direncanakan melayani 30 armada dengan skema per 1 minggu melakukan tiga kali penambahan dengan total 125 liter per satu unit untuk satu minggu.
“Kalau estimasi 30 unit dikali 125 liter maka per minggu itu ada 3.750 liter. Kalau dikali 4 minggu maka total 15 ton. sementara jika dikalkulasi dengan 4 bulan hitungannya dari Januari sampai April maka 15 ton dikali 4 bulan sehingga total 60.000 liter kalau dikonversi ke uang dengan harga per liter 6.800 solar maka Rp. 408 juta,” bebernya.
Namun, menurut pengakuan dari pengelola CV Siantan Ramli Pontoh, Fahri bilang mereka selama ini hanya melayani 25 armada terdiri dari L300 sebanyak 4 unit, mobil ambrol sebanyak 6 unit dan dump truck sebanyak 15 unit.
Disisi lain, Fahri menyampaikan pihak DLH ternyata telah melakukan pengkajian dimana kebutuhan subsidi BBM setidaknya estimasi 20 ton per bulan atau 4 ton per minggunya. Hal ini tidak sebanding dengan yang diberikan CV Siantan yakni 15 ton per bulan sesuai kalkulasi.
“Otomatis ini terjadi kekurangan BBM maka harus dibicarakan apalagi yang mereka layani ternyata 25 unit bukan 30 unit seperti yang direncanakan,” kata Fahri.
Untuk itu, Komisi III meminta DLH maupun CV Siantan agar koordinasi dan komunikasi demi peningkatan pelayanan sampah dengan baik. “Catatannya Komisi III minta CV Siantan berkomitmen membantu pemkot dalam memenuhi BBM subsidi. Kepada DLH untuk buatkan kontrak dan lengkapi data-data yang masih kurang,” tuturnya.
Seraya berharap kesadaran semua pihak dalam hal menjaga kebersihan kota Ternate dengan tidak membuang sampah sembarangan. “Soal sampah ini menjadi tanggungjawab bersama karena sampah itu dihasilkan dari semua pihak,” kuncinya. (wis)
