TERNATE,Tbn- Badan anggaran (Banggar) DPRD Kota Ternate meminta konfirmasi ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Ternate terkait belanja dan pendapatan, di Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD 2023.
Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailussy menjelaskan, pertama soal Rp 52 miliar belanja pegawai yang belum terealisasi. Itu bukan ansih tunjangan atau gaji pokok yang diproyeksi oleh TAPD berkaitan dengan jumlah pegawai.
Tetapi didalamnya selain gaji pokok dan tunjangan ada juga pembayaran pegawai tidak tetap, pekerja pembersih jalan, beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pegawai kontrak yang belum terbayarkan.
“Jadi akumulasinya Rp 52 miliar kami sampaikan kepada kadis BPKAD kedepan belanja untuk pegawai itu harus hati-hati sehingga tidak terbaca di LPP APBD atau muncul di LHP BPK,” katanya, Rabu (24/7/2024).
Kedua, lanjut Muhajirin, banyak pen dapatan yang belum capai target. Kemudian di beberapa OPD juga belum 100 persen antara belanja dan pendapatan yang dirancang tiap tahun itu. Tong juga minta kede pan lebih hati-hati dan rasional.
“Sehingga jangan belanja terlalu besar, sementara pendapatan torang kecil. Itu yang kami ikhtiar kan dengan dokumen-dokumen LPP APBD kemudian LHP BPK. Ini perintah-perintah BPK terkait deng an temuan harus diselesaikan,” terangnya.
Muhajirin bilang, belanja pegawai Rp 52 miliar itu sebagian sudah dibayarkan, semoga PAD dan DBH yang belum terbayarkan oleh provinsi masih sekitar Rp 60 miliar lebih dan alhamdulilah dibayar oleh provinsi senilai Rp 40 miliar.
Berapa bulan kedepan dijanjikan ada Rp 10 miliar lagi dan mudah-mudahan bisa terbayarkan. “Tong tadi bisa dapat tahu DBH 2024 sekitar Rp 20 miliar, mudah- mudah an kalau terbayarkan bisa memban tu mengurangi defisit yang ada di anggaran tahun 2024,” jelasnya.
Dari penjelasan pemerintah tadi menuju pengesahan LPP APBD 2023, Muhajirin mengatakan, banggar membuat pendalaman dan membuat koreksi di beberapa OPD untuk memastikan realisasi yang belum tercapai.
“Setelah itu baru kami sampaikan hasil telaah dan disampaikan kepada pemerintah. Dalam bentuk penyampaian apa saja yang kami temukan. Pendapat tenaga ahli sudah masuk. Pengesahan LPP APBD tergantung waktu pemerin tah,” tandasnya. (wis)
