TERNATE,Tbn- Dewan Perwakilan Rak yat Daerah (DPRD) Kota Ternate mela lui Komisi I bidang Hukum dan Pemerintahan melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Perhubungan Kota Ternate, Senin (18/11/2024).
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Ternate, Amin Subuh menyebut, pihaknya membicarakan masalah penataan parkiran dan pencapaian
pendapatan dari sektor retribusi parkir khusus maupun parkir tepi jalan umum.
“Kalau kita lihat dari data yang di sampaikan Dinas Perhubungan ke kita (DPRD) dari Januari sampai Nopember tidak mencukupi target atau angka-angkanya jauh sekali dari target,” ungkapnya, saat dihubungi, Senin (18/11/2024).
Komisi, lanjut Amin, mempertanyakan apa kendala yang dihadapi teman-teman di Dishub khususnya petugas parkir.”Banyak hal yang kita bicarakan,yang pasti perlu gunakan cara-cara yang lebih baik mendong krak retribusi parkir,” katanya.
Dongkrak retribusi parkir ini, Amin mengatakan, dalam rangka meningkatkan dan optimalisasi maupun penguatan butuh regulasi dengan menggunakan sistem digitalisasi dalam rangka meningkatkan retribusi parkir dan menekan kebocoran.
“Penggunaan sistem digitalisasi itu, sudah bisa diberlakukan. Lokasi- lokasi penagihan itu diharapkan sesegera mungkin dirubah. Dengan melakukan penagihan di tujuh pintu masuk di kawasan zona ekonomi itu terasa maksimal,” tuturnya.
Penagihan menggunakan sistem digital dengan pakai barkot pada tujuh pintu masuk di kawasan zona ekonomi itu diharapkan dapat meningkatkan retribusi parkir khusus dan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam mendongkrak PAD.
“Kita harus sosialisasi penagihan pendapatan dari retribusi parkir khusus dan parkir tepi jalan umum
menggunakan sistem digitalisasi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah yang selama ini tak capai target,” ucapnya. (wis)
