TERNATE,Tbn- DPRD Kota Ternate lewat Komisi III bidang Pembangunan dan Kesra menyetujui pengalihan plaza gamalama modern (PGM) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ternate, karena rencana pengalihan tersebut bagian dari mitigasi.
Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate, Muhammad Syaiful, mengatakan bahwa, mereka harus akui jumlah penduduk kota Ternate sekitar 200 ribuan orang dengan ketersediaan rumah sakit (RS) yang ada ini dinilai sangat kurang.
“Jadi kalau ada niat baik pemerintah kota untuk menyediakan rumah sakit baru kami sepakat hanya saja kami menekankan pada aspek regu lasi dan persyaratan teknis ketika sudah memenuhi syarat, silahkan bikin,” katanya, Kamis (17/4/2025).
Syaiful mengatakan, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan
Analisis Mengenai Dampak Lingku ngan (AMDAL) paling penting.
Pembebasan lahan maupun lalu lintas. “Kami minta tim pengalihan plaza gamalama jadi RSUD agar merencanakan regulasi sebaik mungkin,” pintanya.
Soal IPAL itu, menurut politisi partai Golkar ini, sudah sampaikan kepada Dinas Perkim untuk menyelesaikan pembebasan lahan. Karena menurut mereka itu, lanjut dia, pembebasan lahan ada sekitar 7. 000 meter persegi.
Syaiful bilang, ada lima pemilik lahan yang memiliki sertifikat sah makanya mereka diminta untuk negosiasi. “Itu yang kami tekankan regulasi terpenuhi dulu baru dibuatkan agar tidak menjadi gejolak di masyarakat,” ujarnya.
Komisi III DPRD mensupport kebutuhan fasilitas kesehatan ini.
“Dalam lima tahun kedepan kami mengharapkan walikota meluncurkan program yang mengedepankan mitigasi termasuk kesehatan,” katanya lagi.
Soal lantai 1 dibongkar menjadi tempat parkir, menurut dia, parkiran belum tentu dibongkar lantai 1.
Makanya rapat koordinasi dengan Disperkim dan Dishub itu dipikirkan “Kami tekankan semua harus terpenuhi soal lahan, setelah itu baru mulai penataan,” jelasnya.
Karena rumah sakit (RS) yang berada di kawasan zona ekonomi itu, dia memberi contoh contoh di Manado. Makanya mungkin perlu dilakukan studi banding atau studi tiru kesana untuk mempelajari bisa diterapkan sesuai culture disini.
Masalah pembebasan lahan, Syai ful bilang, penting. “Karena sepengetahuan saya masyarakat sekitar situ banyak yang tidak setuju karena nanti ada relokasi. Makanya pemerintah harus memikirkan entah mereka direlokasi di rumah susun atau seperti apa itu harus dipikirkan secara matang,” pungkasnya. (**)
