TERNATE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate mela lui Komisi II bidang Perekonomian dan Keuangan merespon penerapan sistem digitalisasi pada kawasan zona ekonomi.
Anggota Komisi II DPRD Kota Ternate, Ade Rahmat Lamadihami menyampaikan bahwa, penerapan sistem digitalisasi kawasan zona ekonomi harus berkoordinasi dengan OPD terkait misalnya Disperindag, Dishub, Satpol PP dan DLH.
“Penerapan sistem digitalisasi di zona ekonomi diharapkan meminimalisir kebocoran PAD dari subsektor retribusi parkir,” katanya saat dimintai komentarnya, Jumat (9/5/2025).
Barang ini, menurut Ade, harusnya sudah sejak lama diterapkan. Biar bagaimana pun yang namanya par kir manual tetap terjadi kebocoran. Misalnya, ambil contoh di beberapa titik pakai manual per hari Rp 300 ribu, tetapi gunakan aplikasi malah capai Rp 700 ribu per hari.
Ini menandakan sistem berbasis aplikasi (digital) itu lebih efisien, lebih terkontrol karena dia punya pengawasannya detail.
Ade menunjuk sesuatu yang sudah diberikan Dinas Perhubungan, Dashbornya untuk pengawasan pemasukan secara real time. “Ini sudah dari dulu kita tunggu aplikasi si Batagi,” sambungnya sambil menunjuk aplikasi tersebut.
Ia menerangkan, ini aplikasinya dan terpantau hasil pemasukan per hari per pintu per petugas. Ini sudah star, namanya si Batagi dari Dinas Perhubungan yang kelola parkir dia sudah ada sistem pengawasan berbasis elektronik.
Ini bagus sekali meminimalisir dampak kebocoran dari retribusi. Jadi biar bagaimanapun ini suatu peningkatkan yang luar biasa, yang sudah lama tong tunggu-tunggu, tinggal bagaimana tata pengelolaan koordinasinya dengan dinas-dinas terkait.
Karena kalau bicara zona ekonomi tidak terlepas dari sebuah penataan dan keterlibatan beberapa OPD yang bersentuhan langsung disitu, yaitu Dishub, Disperindag, dan DLH karena disitu juga harus ditata masalah sampahnya.
Bahkan perlu juga melibatkan Bapelitbangda (Bappeda) supaya dalam hal mendesain perencanaan bisa lebih maksimal hasilnya. Jadi misalnya dalam suatu perencanaan itu dilibatkan semua analisis-analisis dampak terhadap lingkungan (AMDAL) sehingga bisa menghasilkan solusi tanpa menimbulkan masalah lagi.
Ade sebut, penataan survei dan penelitian terlebih dahulu itu bisa saja menghasilkan solusi tapi menimbulkan masalah baru lagi. “Kami menggenjot betul pemasukan PAD. Zona ekonomi itu sudah seharusnya sejak lama ditata,” pungkasnya. (***)
