TERNATE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pemkot) menyoroti kewalahan wali wali kota Ternate atas ulah organisasi perangkat daerah (OPD) pengelola PAD yang tidak menghiraukan perintah orang nomor dua di Pemkot Ternate itu.
“Kalau kepala OPD pengelola PAD seperti itu, wali kota dan wakil wali kota Ternate sudah harus melaku kan evaluasi mereka yang tak meng hiraukan perintah tersebut,” kata Wakil Ketua DPRD Ternate, Jamian Kolengsusu, Rabu (4/6/2025).
Apa yang disampaikan wakil wali kota, politisi partai Gerindra ini melihat sudah bisa ditoliler lagi. Pasalnya, Nasri Abubakar diberikan tugas oleh Wali Kota M. Tauhid Soleman untuk mengatur dan mengawasi pengelolaan pendapatan di masing-masing OPD.
“Kami sangat mendukung wali kota dan wakil wali kota melakukan evaluasi secara besar-besaran pada OPD pengelola pendapatan. Kalau kepala OPD itu sudah tidak layak lagi lebih baik diganti dengan orang lain yang mampu,” ujarnya.
Jamian tidak habis pikir seorang wakil wali kota sampai mengeluh di media akibat ulah Kepala OPD pengelola PAD. Keluhan wakil wali kota ini sudah tidak bisa dibendung lagi.Tak capai target, harus dievaluasi. Kalau perlu diganti,” tegasnya.
Sementara itu wakil wali kota Nasri Abubakar menyatakan pengawasan OPD pengelola PAD masuk dalam program 100 hari kerja. Kendati upa ya genjot PAD masih terus dilaku kan, namun dari sisi target belum bisa dipastikan akan capai target.
“Program 100 hari kerja ini dengan kondisi yang saya lihat secara langsung, sesungguhnya masih rasa berat, karena butuh perbaikan-perbaikan dari bawah sampai atas,” katanya.
Nasri mengatakan, dirinya hanya bisa memastikan yang harus dilaku kan adalah data sumber potensi, namun sampai sekarang dirinya belum mendapatkan data sumber potensi yang pasti atau terbaru dari OPD pengelola PAD tersebut.
“Meski begitu saya mendorong agar segera perbaiki data potensi, karena untuk capai target adalah perbaiki sumber data potensi. Data potensi ini bagi semua OPD penge lola PAD, misalnya Perhubungan dan Disperindag,” katanya.
Wakil walikota heran kenapa tak diberikan data, padahal data potensi harus di update terbaru. Nasri akan menunggu Wali Kota Ternate kembali dari tanah suci untuk melaporkan semua ini. Dia tetap terus mengawasi.
“Realisasi pajak hampir setiap tahun capai target, tapi retribusi harus dikoreksi dan perlu dibenahi. Disperindag, Dishub dan DLH menjadi perhatian khusus saya. Sebab di situ ada retribusi sampah, dan retribusi lainnya bahkan OPD ini di bawah capaian target,” pungkasnya. (***)
