TERNATE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate menemukan banyak data kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, ketika mereka klem justru mereka yang tertolak klemnya.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate, M. Syaiful. “Kami menemukan dilapangan banyak peserta BPJS Kesehatan ketika dorang klem dorang tertolak,” katanya, pada awak media, Rabu (11/6/2025).
Syaiful mengatakan, itu yang pihak nya butuh data dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial maupun Dinas Duk capil. “Torang mau kasih sinkron pe dia, karena tong mau tanya kenapa sampai ada yang tertolak-tertolak seperti itu,” terang Syaiful.
Karena, lanjut dia, alasannya data. Maka rapat gabungan komisi I dan komisi III bersama Dinas Kesehata n, Dinas Sosial dan Dinas Dukcapil, Kamis (12/6/2025). Agenda rapat ini Jaminan Kesehatan Sosial Sinkronisasi Data Pemilih Bantuan Iuran.
Hutang BPJS Kesehatan Pemkot Rp 17,5 miliar. Dari jumlah itu, baru mau bayar Rp 3 miliar. Sisa hutang BPJS Pemkot capai Rp 14,5 miliar. Pembayaran hutang BPJS itu Rp 3 miliar setelah DBH Provinsi untuk Ternate disalurkan Rp 15 miliar.
“Hutang BPJS itu saya sempat tanya di Kaban Keuangan, mereka mau lunasi semua setelah sudah terbayar semua DBH Provinsi untuk Pemkot Ternate itu, sampai hari ini DBH provinsi belum disalurkan ke Pemkot Ternate,” ucap Syaiful.
Tunggakan hutan DBH Pemprov untuk Pemkot Ternate tahun 2023 dan 2024 senilai Rp 55,5 miliar. Yang baru disalurkan hanya Rp 15 miliar atau sisa Rp 40,5 miliar. DBH provinsi tahun 2025 untuk Pemkot Ternate belum disalurkan.
“Tunggakan hutang DBH Provinsi untuk Pemkot Ternate yang baru dibayar atau disalurkan Rp 15 miliar, makanya Rp 3 miliar untuk bayar hutang BPJS Kesehatan,” sambung politisi partai Golkar itu menjelaskan.
DPRD besok rapat dengan Dinas Kesehatan agar komisi III sampai kan agar Dinas Kesehatan koordinasi dengan Bagian Keuangan (BPKAD) Kota Ternate, agar secepatnya diselesaikan.
“Kalau ada tunggakan DBH maka perlu ada koordinasi antara Pemkot Ternate dengan Pemprov agar bisa direalisasikan dana bagi hasil itu agar Pemkot Ternate bisa selesai kan kegiatan-kegiatan yang belum dibayarkan,” pungkasnya. (*)
