TERNATE – Fraksi Partai NasDem (FPN) DPRD Kota Ternate, menyampaikan beberapa catatan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate Tahun 2025 – 2029.
Di antaranya peningkatan SDM dan pengembangan ekonomi serta infrastruktur bagi masyarakat wilayah Moti, Hiri dan Batang Dua sebagaimana dalam arah dan kebijakan dalam Tahun RPJMD Kota Ternate Tahun 2025 – 2029.
“Sudah saatnya ketiga wilayah ini diberikan prioritas dan perhatian yang ekstra dalam hal ini minimnya kreatifitas dan sarana dan prasarana serta infrastruktur yang ada belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat pada ketiga wilayah ini,” nilai FPN.
Penilaian ini disampaikan juru bicara FPN DPRD Kota Ternate, M. Ghifari Bopeng, saat menyampai kan pandangan umum fraksinya terhadap Ranperda tentang RPJMD Kota Ternate tahun 2025 – 2029, Jumat sore (11/7/2025).
Ghifar bilang, untuk pulau Hiri yang akan dijadikan wilayah pengembangan ekowisata baru yang lebih focus dan memiliki komitmen jelas arah pembangunan nya (jabarkan konsep ekowisata nya).
Pulau Hiri menjadi masa depan wisata bahari dan wisata alam dengan lebih mengoptimalkan Dokumen RIPARDA (rencana induk pengembangan pariwisata daerah), menempatkan Hiri sebagai wisata masa depan untuk pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat,” katanya,
Begitu pula, lanjut Ghifari, Pulau Moti perlu dikembangkan sebagai wilayah pertanian holtikultura untuk komitmen Visi Ternate Mandiri dari aspek kemandirian pangan, perlu adanya focus wilayah penyanggah ketahanan pangan.
“Untuk pulau Batang Dua, sebagai wilayah kemandirian lumbung Perikanan Kota Ternate, selama ini di perairan Batang Dua selalu dieksploitasi oleh pihak luar seperti Bitung dan Manado,” sambungnya.
Pemerintah Kota Ternate harus lebih intens berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Propinsi Maluku Utara dan Pemerintah Pusat terkait dengan maraknya illegal fishing yang mengambil sumber daya laut untuk kepentingan wilayah lain.
“Pemerintah kota Ternate harus menyiapkan industry perikanan yang maksimal dan melakukan pemberdayaan terhadap pelaku usaha nelayan yang lebih berkeadilan,” tambahnya.
Ghifar menyebut, FPN meminta didalam dokumen RPJMD lima tahun harus ada komitmen dan indicator strategis dan terukur untuk keberpihakan kepada tiga pulau terluar ini (BAHIM).
“Termasuk menyiapkan armada transportasi, armada perhubungan laut yang berkeadilan, continue, akses perhubungan laut yang optimal untuk membuka perekonomian baru di tiga pulau terluar ini,” tandasnya. (***)
