TERNATE – Tiga Camat Pulau Terluar yaitu Batang Dua, Hiri dan Moti (BAHIM) dituntut harus mampu ber’inovasi, kemampuan dalam perencanaan yang jelas dan mampu menterjemahkan RPJMD yang mau disahkan dalam paripurna nanti.
Anggota Komisi I DPRD Kota Ternate, M. Ghifari Bopeng meminta tiga Camat pulau terluar sering berkoordinasi dengan DPRD, karena tiga pulau (Batang Dua, Hiri dan Moti) ini termasuk dalam prioritas pemerintah.
“Karena di RPJMD semua menekan pulau terluar menjadi prioritas. Jadi Alhamdulillah kita dalam pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD 2025 dengan 8 kecamatan sudah selesai dilaksanakan,” katanya, di ruang Fraksi NasDem DPRD Ternate, Kamis (24/7/2025).
Ghifar mengatakan hal itu usai rapat dengar pendapat (RDP) Komisi I dan para Camat, dengan agenda Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (KUA-PPAS) APBD-P 2025.
Dalam pembahasan itu, menurut Ghifar, komisi I dalami terkait dengan KUP-PPAS Perubahan APBD tahun 2025 yang terdapat 8 kecamatan. “Kami dari Komisi I sangat menyoroti anggaran yang ada di tiga pulau terluar,” ujarnya.
Politisi partai NasDem ini sangat berharap ada kolaborasi, ada kerja sama karena di hari Kamis ini ada paripurna RPJMD selama lima tahun kedepan. Dalam RPJMD itu, pandangan semua fraksi, tiga pulau terluar menjadi prioritas.
“Kami berharap ada inovasi dari para Camat, ada semangat dari para Camat, ada semacam program-program dari para Camat yang mana ini menjadi suatu kesempatan buat tiga pulau terluar,” sambungnya menjelaskan.
Karena dalam RPJMD semua melakukan pembobotan untuk tiga pulau terluar menjadi prioritas. “Kami berharap para camat ini punya inovasi, punya kemampuan dalam hal perencanaan, mampu merencanakan apa yang kita muat di dalam RPJMD nanti,” ucapnya.
Dalam KUA PPAS Perubahan APBD 2025 kemarin, menurut Ghifari, komisi I melakukan pembobotan anggaran tiga pulau terluar yang cukup kecil, kami pikir tidak mungkin untuk menyelesaikan persoalan yang ada.
“Oleh karena itu, kami berharap tiga pulau terluar, yaitu Batang Dia, Hiri, Moti ini lebih banyak berkoordinasi, lebih banyak berkoordinasi dengan pemerintah dan DPRD, sehingga kami juga bisa paham dengan kondisi-kondisi atau prioritas prioritas mana yang bisa kita dorong,” lanjutnya.
Jangan selama ini tiga pula terluar sebatas menerima anggaran dari pemerintah kota atau DPRD. Kita berharap, ada dorongan-dorongan perencanaan yang jelas, matang dan itu menjadi prioritas.
Ghifar contohkan, misalnya di Pulau Batang Dua. Banggar menyo roti terkait dengan, pertama pembangunan, bagaimana anggaran pembangunan yang harus ditingkatkan. Kedua, kesehatan, dan ketiga pendidikan.
Begitu pula di Moti sama seperti itu. Demikian halnya di Pulau Hiri sama seperti itu. Jadi dalam pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD 2025, Ghifari bilang, kita melihat harus ada butuh intervensi DPRD bagaimana nanti di KUA PPAS 2026, anggaran-anggaran yang ada di tiga pulau terluar jauh lebih besar dari anggaran yang ada di tahun 2025.
“Ini menjadi catatan kita di DPRD, kalau di KUA-PPAS Perubahan kita menyadari bahwa, dengan sisa waktu yang berapa bulan, ini tidak mungkin banyak hal yang bisa di programkan, karena mengingat sudah masuk di akhir tahun anggaran,” terangnya.
Oleh karena itu, Ghifari meminta tiga Camat pulau terluar ini ada sedikit inovasi, dan ada sedikit ketegasan dalam kemampuan dalam hal perencanaan itu bagai mana bisa jauh lebih matang, bisa jauh lebih bagus sehingga kita bisa melakukan pendalaman untuk anggaran-anggaran di tiga pulau terluar lebih besar. (***)
