TERNATE – Guna memperkuat fondasi ketahanan pangan menuju Maluku Utara yang sejahtera, Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi membuka Rapat Koordinasi Perencanaan Ketahanan Pangan Tahun 2025. bertempat di Gamalama Ballroom, Sahid Bella Hotel, Rabu kemarin (20/8).
Turut hadir dalam rapat koordinasi ini Kepala Badan Gizi Nasional Dr. Ir. Dadan Hindayana, Deputi PKKP Badan Pangan Nasional Dr. Andriko Noto Susanto, S.P., M.P., Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Wakil Gubernur Maluku Utara H. Sarbin Sehe, Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol. Stephen M. Napiun, S.I.K., S.H., M.Hum., Kabinda Malut Laksma TNI Moch Hamzah Soerjo Widodo, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Prov. Maluku Utara Dwi Putra Indrawan, Forkopimda Malut, para Bupati dan Walikota, Pimpinan OPD Malut dan perwakilan Kabupaten/kota.
Dalam sambutannya, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menekankan bahwa kolaborasi semua pihak mutlak diperlukan untuk mewujudkan harga pangan yang terjangkau dan ketersediaan yang stabil bagi masyarakat. Salah satu program unggulan yang sedang dijalankan adalah pemberian makanan bergizi gratis bagi 260 ribu siswa dengan anggaran mencapai Rp 1,6 triliun, yang melibatkan UMKM dan Koperasi Merah Putih sebagai penyuplai.
“Tantangan kita masih besar. Sekitar 80% kebutuhan pangan kita dipasok dari luar daerah dan fluktuasi harga komoditas seperti cabai, tomat, dan ikan masih sering terjadi,” ujar Gubernur Sherly.
Untuk mengatasinya, Pemprov gencar mendistribusikan bibit hortikultura, membangun _food hub_ dan _cold storage_ di Ternate dan Sofifi, serta melakukan operasi pasar secara rutin.
Deputi PKKP Badan Pangan Nasional, Dr. Andriko Noto Susanto, S.P., M.P., dalam arahan kebijakannya menyoroti pentingnya intervensi gizi sejak dini. Data menunjukkan, 60% anak Indonesia tidak mengonsumsi protein dan susu yang cukup, yang berpotensi menghambat kualitas SDM Indonesia di masa depan.
“Kami menargetkan pembangunan lebih dari 140 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Maluku Utara. Saat ini baru 22 yang beroperasi. Satu SPPG dapat mengelola anggaran hingga Rp 10 miliar per tahun untuk menyediakan makanan bergizi, yang tentunya akan mendongkrak ekonomi lokal petani, peternak dan UMKM,” jelas Andriko. Ia mendorong pembangunan infrastruktur ini dapat dipercepat paling lambat Oktober-November 2025.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Maluku Utara, Dwi Putra Indrawan, memaparkan bahwa inflasi _volatile food_ (bahan pangan mudah berubah) di Malut telah melampaui batas 5%. Hal ini dipicu oleh ketergantungan yang sangat tinggi pada pasokan dari luar daerah, seperti Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur.
Wakapolda Maluku Utara, Brigjen Pol. Stephen M. Napiun, S.I.K., SH., M.Hum. menegaskan komitmen Polri tidak hanya menjaga keamanan tetapi juga menjadi penggerak dan pendamping masyarakat dalam produksi pangan.
“Kami telah mengimplementasikan beberapa program, di antaranya Perkarangan Pangan Bergizi, pemanfaatan lahan tidur, pengawasan distribusi dan bahkan merekrut personel Polri khusus di bidang pertanian, peternakan dan gizi. Capaian konkretnya, Polda Malut telah mengelola 194,5 hektar lahan jagung dengan produksi 46,5 ton pada tahun ini,” tegas Wakapolda.
Sinergi yang terjalin antara TNI-Polri, pemerintah daerah dan kementerian/lembaga pusat diharapkan dapat mempercepat terwujudnya visi “Harga Terjangkau, Pangan Tersedia, Maluku Utara Sejahtera”. (**)
