TERNATE – Fraksi Gerindra DPRD Kota Ternate menyoroti Pemerintah kota (Pemkot) Ternate menaikkan target pendapatan asli daerah (PAD) dan menyoroti penurunan pada pos belanja Operasi khususnya belanja Pegawai.
Sorotan ini disampaikan juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Kota Ternate, Nurjaya H. Ibrahim saat menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap RAPBD Perubahan tahun 2025, pada Jumat sore (22/8/2025).
“Perubahan APBD secara normatif merupakan salah satu siklus APBD dan sebagai bagian dari tahapan sistem pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka terlaksana nya penatausahaan keuangan secara optimal, transparan dan akuntabel serta disusun berdasar kan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.
Menurut Nurjaya, pada prinsipnya perubahan APBD juga merupakan penyesuaian atas APBD tahun berjalan, dengan mempertimbang kan pencapaian target pendapatan dan realisasi belanja yang telah dilaksanakan, serta menampung dan melaksana kan berbagai kebutuhan daerah dan kebijakan Pemerintah Pusat.
“Fraksi Gerindra mengharapkan bahwa dalam penyusunan perubahan APBD Tahun 2025, Pemkot Ternate sudah melakukan penyesuaian rencana pendapatan, baik yang berasal dari PAD, serta dana Transfer Pemerintah Pusat, dengan tujuan target pendapatan daerah untuk membiayai program dan kegiatan pada perubahan APBD Tahun anggaran 2025 dapat terealisasi sesuai target yang ditetapkan,” ujar dia.
Selanjutnya, menurut Nurjaya, fraksi Gerindra menyoroti pengelolaan pendapatan daerah yang belum mencapai target maksimal sampai pada semester I Tahun 2025. Bahwa Dalam pidato pengantar yang disampaikan Walikota Ternate, terdapat proyeksi kenaikan target PAD sebesar Rp 3.500.000. 000,0 dari target sebelumnya pada Penetapan APBD Tahun 2025 sebesar Rp.141.318.000.000,00,- sehingga menjadi sebesar Rp. 144.818.000.000,00.
“Fraksi kami meminta penjelasan, apa pertimbangan Pemerintah Kota Ternate menaikkan target PAD tersebut, padahal trend capaian PAD 3 tahun sebelumnya tidak pernah mencapai target, dan capaian PAD pada semester 1 (6 bulan) pelaksanaan APBD 2025 baru menyentuh angka 35,77 persen atau baru capai Rp. 50.544. 504.545,03,- dari target sebesar Rp. 141.318.000.000,” ucapnya.
Masih berkaitan dengan Pendapatan Daerah, fraksi Gerindra meminta untuk dapat dimaksimalkan target penerimaan Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 13.700.000. 000,00,- pada Perubahan APBD Tahun 2025, yang sudah direalisasi pada semester I sebesar Rp. 5.105.704.888,16.
Dan diperoleh dari hasil penjualan BMD yang dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, jasa Giro, Pendapatan bunga, pendapatan Denda Pajak Daerah, Pendapatan dari pengembalian, Pendapatan BLUD dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.
Menurut fraksi Gerindra, sektor ini seharusnya didorong naik lebih dari yang ditetapkan dalam RAPBD Perubahan, jika beberapa aset daerah bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota ternate.
Pengelolaan Belanja Daerah, lanjut Nurjaya, Fraksi Gerindra menyoroti penurunan pada pos belanja Operasi khusus nya belanja Pegawai sebesar Rp. 13.154.674. 394,00 dari target pada APBD Induk sebesar Rp. 569.065.923.338,00, menjadi sebesar Rp. 555.911.248. 944,00 pada APBD Perubahan Tahun 2025.
“Penurunan ini, fraksi Gerindra meminta penjelasan, karena menurut kami, proyeksi target belanja pegawai baik dalam penetapan target pada APBD dan perubahan APBD harus mencerminkan kebutuhan real sesuai jumlah pegawai dalam tahun pelaksanaan anggaran di tambah acres 2,5 persen,” pungkasnya. (**)
