TERNATE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate menemukan tukang parkir yang diduga preman pasar yang me mungut retribusi parkir tepi jalan di depan Pasar Barito Ternate tidak menggunakan karcis maupun atribut parkir Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ternate.
“Temukan retribusi parkir yang ditarik oknum yang tidak bertanggung jawab setiap sepeda motor yang parkir di depan pasar Barito samping jembatan-tak gunakan atribut Dishub dan tanpa karcis,” tegas Wakil Ketua Komisi I DPRD Ternate, Fuad Alhadi, Sabtu (21/2/2026).
Hal itu, menurut politisi partai Golkar ini, temuan pada hari pertama ramadan, Kamis (19/2/2026) dan hari kedua ramadan, Jumat (20/2/2026). Hari ketiga ramadan, Sabtu (21/2/2026) masih tetap dilakukan. Fuad pantau terhadap kerja tukang parkir tepi jalan yang dikelola Dishub Kota Ternate.
“Kondisi itu, saya langsung menghubungi salah satu Kepala Bidang yang membawahi parkir tepi jalan yang berdalil kalau mereka kekurangan tenaga, sehingga pelaksanaan penarikan retribusi parkir tepi jalan oleh petugas Dishub tidak maksimal,” katanya.
Alasan itu, ujar Fuad, tidak rasional karena PPPK paru waktu paling terbanyak di Dishub Kota Ternate. PPPK paru waktu itu sebaiknya diarahkan untuk bertugas menarik retribusi parkir yang ada. Sehingga tak ada peluang preman beraksi menarik retribusi parkir itu.
Fuad mengatakan, praktik penarikan retribusi parkir yang dilakukan oleh oknum preman itu kuat dugaan hasil pungutan retribusi parkir tersebut tidak masuk ke kas daerah melalui pendapatan asli daerah (PAD) Kota Ternate.
“Retribusi parkir tepi jalan itu justru diduga masuk di kantong-kantong oknum pegawai Dishub yang bangun kerjasama dengan tukang parkir liar alias preman. Sistem bagi hasil retribusi parkir ini berdampak tidak masuk dalam PAD Kota Ternate,” paparnya.
Fuad sangat menyayangkan sikap dan prak tek tersebut. “Kalau ini terus dibiarkan tanpa ada sikap tegas dari pemerintah, maka parkir tepi jalan tersebut tidak pernah capai target sesuai yang telah ditetapkan dalam APBD tahun berjalan,” ungkapnya.
DPRD melalui Komisi I, menurut Fuad, segera panggil Dinas Perhubungan untuk meminta penjelasan masalah tersebut. “Pengalaman selama ini biasa awal tahun pendapatan sektor retribusi parkir tidak capai alias jongkok, nanti diakhir tahun baru mereka kejar target tersebut,” pungkasnya. (**)
