TERNATE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate berencana akan mem bentuk Panitia Khusus (Pansus) Pendapat an. Pasalnya, selama ini pendapatan yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah maupun dana bagi hasil (DBH) Provinsi ke Pemerintah kota Ternate selalu terlambat.
“Suara mayoritas anggota badan anggaran (Banggar) DPRD kemungkinan kita akan membuat pansus pendapatan setelah rapat dengar pendapat dengan BP2RD, Dinas Perhubungan dan Disperindag Kota Ternate,” ungkap Wakil Ketua I DPRD Kota Ternate, Amin Subuh, Senin (6/7/2026).
Amin mengungkapkan hal itu setelah tenaga ahli DPRD Kota Ternate, Irfan Jam-Jam menyampaikan hasil kajiannya ke Banggar DPRD Kota Ternate terkait LPP APBD Kota Ternate tahun 2025.”Pendapatan daerah tersebut tidak mencapai target, sehingga kami minta penjelasan dari mereka,” ujarnya.
Karena itu, menurut Amin, OPD yang akan dipanggil Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate, Dinas Perhubungan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ternate. Begitu pula dinas pengelola pendapatan yang lain bakal dipanggil.
“Mereka (BP2RD, Dinas Perhubungan dan Disperibdag) harus memberikan penjelasan pada DPRD tentang ada tunggakan usaha pajak hotel dan restoran maupun retribusi yang dikelola Dinas Perhubungan maupun Disperindag yang tertagih sedikit dibanding potensi yang tersedia,” katanya.
Setelah DPRD rapat dengar pendapat dengan BP2RD, Dinas Perhubungan maupun Disperindag, tambah Amin, DPRD akan membuat Pansus Pendapatan. Karena selama tahun 2025 pendapatan tidak capai target dan retribusi yang tagih hanya sedikit dibanding potensi yang tersedia.
Demikian halnya Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi ke Pemerintah kota Ternate yaitu 70 : 30. DBH yang diditribusi dari pusat ke provinsi untuk kabupaten kota. 70 untuk Kota Ternate dan 30 untuk Provinsi. Intinya pendapatan yang harus ditingkatkan, meng ingat pendapatan perlu dimaksimalkan.
“Anggota Banggar DPRD berencana akan membuat Pansus Pendapatan, mengingat suara mayoritas menghendaki hal itu. Kalau ini tidak dilakukan, kita tidak bisa keluar dari kesulitan yang dihadapi selama ini. Karena itu satu-satunya jalan harus dibuat Pansus Pendapatan,” pungkasnya. (**)
