Prabowo, jangan Memilih Kucing Dalam Karung: Belajar dari Semar, Waspadai Petruk Dadi Ratu!

Opini13 Dilihat

Oleh: Dr. King Faisal Sulaiman, SH, LLM

Pakar Hukum Tata Negara | Direktur Pusat Studi Pancasila, Konstitusi dan Otonomi Daerah FH UMY

Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden membawa Indonesia pada satu agenda ketatanegaraan yang tidak sederhana: mencari figur pengganti untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto hingga akhir masa jabatan. Namun, persoalan sesungguhnya bukan semata-mata siapa yang akan mengisi kursi kosong tersebut, melainkan bagaimana memastikan bahwa proses pengisian jabatan itu tidak terjebak dalam kompromi politik yang mengabaikan kualitas kepemimpinan nasional.

Di sinilah Presiden Prabowo perlu berhati-hati. Jangan sampai penggantian Wakil Presiden hanya menjadi ajang pembagian kue kekuasaan di antara elite politik. Kursi Wakil Presiden bukan hadiah politik, bukan pula instrumen untuk membayar utang koalisi. Jabatan tersebut merupakan amanah konstitusional yang menuntut integritas, kapasitas, dan tanggung jawab kenegaraan.

Ada ungkapan Jawa yang relevan untuk mengingatkan Presiden: ojo tuku kucing ing karung! Jangan membeli kucing dalam karung. Jangan memilih seseorang hanya karena popularitas, kedekatan politik, atau rekomendasi kelompok tertentu, tanpa mengetahui secara sungguh-sungguh kapasitas dan rekam jejaknya.

Belajar dari Semar, Waspadai Petruk Dadi Ratu

Filosofi pewayangan Jawa sesungguhnya menyimpan pelajaran penting tentang kekuasaan dan kepemimpinan. Kita mengenal Semar, tokoh sederhana yang dalam tradisi pewayangan justru merepresentasikan kebijaksanaan, kejernihan moral, dan keberpihakan kepada rakyat. Semar tidak membutuhkan singgasana untuk menunjukkan kewibawaannya. Ia dihormati bukan karena kekuasaan yang dimiliki, melainkan karena kebijaksanaan yang dijalankan.

Sebaliknya, lakon Petruk Dadi Ratu dapat dibaca sebagai refleksi kritis tentang kekuasaan. Petruk yang tampil sebagai raja menghadirkan satire mengenai perubahan kedudukan, ambisi, dan ujian ketika seseorang memperoleh kekuasaan. Pesan filosofisnya bukan bahwa seseorang tidak boleh menduduki jabatan tinggi, melainkan bahwa kekuasaan tanpa kebijaksanaan dan kesadaran tanggung jawab berpotensi kehilangan makna.

Dalam konteks politik hari ini, pesan tersebut penting. Indonesia tidak boleh sekadar mencari figur yang mampu duduk di kursi Wakil Presiden. Indonesia membutuhkan figur yang pantas secara moral, matang secara intelektual, dan mampu menjalankan tanggung jawab konstitusional.

Jangan sampai kita mendapatkan seorang pemegang kekuasaan yang hanya kuat dalam simbol dan jabatan, tetapi lemah dalam kapasitas kenegarawanan.

Konstitusi Bukan Ruang Transaksi Politik

Secara konstitusional, pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong telah diatur secara tegas dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih satu di antaranya. MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.

Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 46 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Presiden harus menyampaikan dua nama calon beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.

Artinya, Presiden memang memiliki kewenangan konstitusional untuk menentukan dua nama yang diusulkan. Namun, kewenangan tersebut bukan cek kosong untuk menentukan siapa pun berdasarkan kepentingan politik pribadi maupun kelompok.

Mengapa harus dua calon? Karena konstitusi menghendaki adanya alternatif dan ruang pilihan bagi MPR. MPR bukan sekadar lembaga yang mengesahkan kehendak Presiden. Ia memiliki kewenangan untuk memilih satu di antara dua calon yang diajukan.

Karena itu, jika Presiden hanya mengajukan satu nama, tindakan tersebut tidak memenuhi desain normatif Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Dua calon merupakan persyaratan konstitusional, bukan formalitas administratif yang boleh diabaikan.

Tiga Kriteria yang Tidak Boleh Ditawar Prabowo

Menurut saya, setidaknya ada tiga kriteria substantif yang harus menjadi pertimbangan Presiden Prabowo dalam menentukan dua calon Wakil Presiden.

Pertama, integritas kenegarawanan. Indonesia membutuhkan figur yang memiliki rekam jejak bersih, kedewasaan politik, dan komitmen terhadap kepentingan nasional. Loyalitas kepada Presiden dan koalisi memang penting dalam pemerintahan, tetapi loyalitas tersebut tidak boleh mengalahkan loyalitas kepada konstitusi dan rakyat.

Kedua, kompetensi konstitusional dan kapasitas kepemimpinan. Wakil Presiden bukan sekadar pelengkap struktur pemerintahan atau simbol representasi politik. Ia harus memahami tata kelola pemerintahan, memiliki kecakapan mengambil keputusan, mampu menjalankan tugas kenegaraan, serta menjadi mitra strategis Presiden dalam menghadapi persoalan bangsa.

Ketiga, representasi kebangsaan. Indonesia membutuhkan figur yang mampu memperkuat persatuan nasional, merawat keberagaman, dan menjembatani kepentingan berbagai kelompok masyarakat. Pengisian jabatan Wakil Presiden harus menjadi momentum memperkuat integrasi nasional, bukan sekadar memperpanjang konfigurasi kepentingan koalisi politik.

Ketiga kriteria tersebut memang bukan daftar persyaratan baru yang secara eksplisit ditetapkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Namun, ia merupakan ukuran etik dan substantif yang semestinya menjadi pedoman Presiden dalam menggunakan kewenangan konstitusionalnya.

Prabowo Harus Memilih Negarawan, Bukan Sekadar Loyalis

Pada akhirnya, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh bagaimana seseorang memperoleh kekuasaan, tetapi juga oleh bagaimana kekuasaan itu digunakan dan kepada siapa ia dipertanggungjawabkan.

Presiden Prabowo memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa kepemimpinan nasional tidak semata-mata dibangun melalui kalkulasi elektoral dan kompromi antarpartai. Pengusulan dua calon Wakil Presiden seharusnya menjadi momentum menghadirkan figur terbaik yang mampu memperkuat kualitas pemerintahan dan kehormatan konstitusi.

Di sinilah filosofi Semar menemukan relevansinya: kekuasaan membutuhkan kebijaksanaan, bukan sekadar kesetiaan. Sementara Petruk Dadi Ratu mengingatkan bahwa singgasana tidak otomatis menjadikan seseorang negarawan.

Jangan sampai Prabowo hanya sibuk mencari siapa yang akan menduduki kursi kosong Wakil Presiden, tetapi lupa mempertimbangkan siapa yang benar-benar layak mengemban amanah tersebut.

Sebab, Indonesia tidak sedang mencari sekadar pengganti Gibran. Indonesia sedang membutuhkan seorang negarawan.

Dan satu hal yang harus diingat: jangan memilih kucing dalam karung!. (**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *