Wapres Bukan Tumbal Politik 

Opini111 Dilihat

Oleh: Dr. King Faisal Sulaiman

Direktur Pusat Studi Pancasila, Konstitusi dan Otonomi Daerah/Paskoda FH UMY 

Gerindra Berpeluang Mengisi Kursi Wapres, Prabowo Membutuhkan Mitra Strategis, Bukan Sekadar Kompromi Koalisi. Menguatnya dukungan partai-partai koalisi pemerintahan terhadap figur dari Partai Gerindra untuk mengisi jabatan Wakil Presiden membuka babak baru konfigurasi politik nasional. Pernyataan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, pada 15 November 2026, mengenai kecenderungan partai-partai koalisi mendukung figur Gerindra menjadi sinyal bahwa konsolidasi politik mulai mengerucut. Namun, di balik kesepahaman tersebut, terdapat pertanyaan mendasar: apakah Indonesia sedang mencari Wakil Presiden yang paling kompeten, atau sekadar menyelesaikan kompromi politik antarelite?

Pertanyaan ini penting karena jabatan Wakil Presiden bukan hadiah politik, kompensasi bagi partai koalisi, ataupun instrumen untuk menyelamatkan konfigurasi kekuasaan. Wakil Presiden bukan tumbal politik yang harus dikorbankan demi kepentingan elite. Jabatan tersebut merupakan amanah konstitusional yang menuntut kapasitas, integritas, dan tanggung jawab kenegaraan.

Jangan Reduksi Konstitusi Menjadi Kompromi Elite

Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden. Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih dalam sidang paripurna paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.

Dengan demikian, dukungan partai-partai koalisi terhadap kader Gerindra merupakan realitas politik yang sah, tetapi bukan penentu tunggal legitimasi jabatan. Ada perbedaan mendasar antara kesepakatan politik dan kewenangan konstitusional. Dukungan koalisi dapat menjadi pertimbangan Presiden, tetapi proses pemilihan tetap harus berjalan sesuai mekanisme UUD 1945.

MPR tidak boleh sekadar menjadi institusi pengesah kesepakatan elite yang telah selesai dirumuskan di luar mekanisme konstitusi. Pengisian jabatan Wakil Presiden harus menjadi praktik konstitusional yang menjunjung tanggung jawab kenegaraan, bukan sekadar transaksi politik.

Presiden Membutuhkan Mitra di Tengah Tantangan Negara

Kebutuhan terhadap Wakil Presiden yang berkualitas semakin mendesak jika melihat kompleksitas persoalan pemerintahan Prabowo. Mencuatnya dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden, termasuk perkembangan penyelidikan dugaan tindak pidana lain, memperlihatkan bahwa persoalan keamanan dan stabilitas negara harus ditangani secara serius.

Namun, dugaan penyadapan tidak serta-merta membuktikan adanya makar. Setiap dugaan tindak pidana harus diuji berdasarkan unsur hukum dan dibuktikan melalui proses yang profesional. Stabilitas pemerintahan tidak boleh dibangun dengan mengorbankan prinsip negara hukum.

Pada saat bersamaan, Presiden harus memastikan agenda strategis nasional berjalan efektif. Program ketahanan pangan dan energi, Makan Bergizi Gratis, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, hingga penguatan ekonomi nasional membutuhkan koordinasi pemerintahan yang kuat. Tantangannya bukan sekadar merumuskan kebijakan, melainkan memastikan implementasinya tepat sasaran, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Karena itu, Presiden membutuhkan Wakil Presiden yang bukan hanya loyal secara politik, tetapi juga mampu mengurai persoalan birokrasi, mengoordinasikan kebijakan lintas kementerian, mengelola risiko pemerintahan, dan menjaga kepercayaan publik.

Lima Kualifikasi yang Tidak Bisa Ditawar

Menurut saya, terdapat lima kualifikasi fundamental yang harus menjadi ukuran dalam menentukan Wakil Presiden berikutnya.

Pertama, integritas dan loyalitas konstitusional. Loyalitas kepada Presiden memang penting, tetapi tidak boleh dimaknai sebagai kepatuhan personal tanpa daya kritis. Kesetiaan tertinggi seorang pejabat negara harus tetap kepada konstitusi, negara, dan rakyat.

Kedua, kapasitas manajerial dan kemampuan eksekusi kebijakan. Presiden membutuhkan figur yang mampu memastikan program prioritas tidak berhenti pada perencanaan dan seremoni. Wakil Presiden harus menjadi problem solver, bukan sekadar representasi kekuasaan.

Ketiga, kematangan politik dan kecakapan menghadapi krisis. Persoalan keamanan, dinamika geopolitik, dan potensi konflik kepentingan membutuhkan figur yang tenang, strategis, serta mampu menjaga stabilitas tanpa mengorbankan demokrasi dan supremasi hukum.

Keempat, kemampuan mengawal agenda pembangunan nasional. Wakil Presiden harus memahami persoalan ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan. Keberhasilan tidak diukur dari seberapa sering tampil bersama Presiden, melainkan dari kontribusinya memastikan kebijakan memberikan hasil konkret bagi rakyat.

Kelima, kemampuan membangun komunikasi kebangsaan. Meskipun berasal dari Gerindra, Wakil Presiden harus mampu melampaui identitas kepartaian. Ia harus menjadi jembatan komunikasi antara Presiden, parlemen, koalisi, masyarakat sipil, dan berbagai elemen bangsa.

Jangan Lahirkan Dualisme Kekuasaan

Persoalan lain yang tidak boleh diabaikan adalah potensi munculnya pusat gravitasi kekuasaan kedua. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan, sementara Wakil Presiden membantu Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Karena itu, hubungan keduanya harus dibangun melalui pembagian tugas yang jelas, koordinasi efektif, dan kesatuan arah kebijakan. Wakil Presiden tidak boleh menjadi pusat kompetisi politik baru yang justru melemahkan soliditas pemerintahan.

Presiden tidak membutuhkan Wakil Presiden yang selalu mengatakan setuju. Presiden membutuhkan mitra yang mampu memberikan pertimbangan objektif, mengingatkan ketika terdapat kekeliruan kebijakan, sekaligus membantu memastikan keputusan pemerintahan berjalan efektif.

Gerindra Jangan Sekadar Menawarkan Loyalitas

Jika Gerindra memperoleh dukungan politik koalisi untuk mengisi posisi Wakil Presiden, partai ini sekaligus memikul tanggung jawab yang lebih besar. Gerindra harus menawarkan figur yang tidak hanya memiliki kedekatan dengan Presiden, tetapi juga rekam jejak, kompetensi, integritas, dan kematangan kenegaraan.

Sebab, kader terbaik partai belum tentu otomatis menjadi figur terbaik untuk kepentingan negara. Keduanya bisa saja berada pada orang yang sama, tetapi harus dibuktikan melalui kapasitas dan rekam jejak, bukan sekadar kesepakatan politik.

Pada akhirnya, pengisian jabatan Wakil Presiden harus menjadi momentum memperkuat konsolidasi konstitusional dan efektivitas pemerintahan Prabowo, bukan sekadar menyelesaikan pembagian kekuasaan di antara partai-partai pendukung.

Wakil Presiden bukan tumbal politik, bukan hadiah koalisi, dan bukan sekadar pelengkap kekuasaan. Ia adalah mitra konstitusional Presiden yang harus mampu menjaga stabilitas, menggerakkan pemerintahan, dan memastikan kepentingan rakyat tetap menjadi orientasi utama negara.

Gerindra boleh mengusulkan kader terbaiknya. Presiden memiliki tanggung jawab menentukan figur yang paling dipercaya. Namun, ukuran tertinggi dari seluruh proses tersebut bukanlah kepentingan partai atau kenyamanan elite, melainkan kepentingan bangsa dan negara.

Sebab, Indonesia tidak membutuhkan Wakil Presiden yang sekadar loyal kepada Presiden, tetapi pemimpin yang memiliki kapasitas, integritas, dan keberanian untuk membantu Presiden bekerja lebih baik bagi Indonesia. (**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *