TERNATE – Pemerintah kota (Pemkot) Ternate berencana membuat Mall Pelayanan Publik (MPP) menindaklanjuti Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) terkait dengan bagaimana setiap daerah sudah harus menyediakan Mall Pelayanan Publik.
Plaza Gamalama Modern (PGM) yang telah ditetapkan sebagai lokasi MPP, menjadi titik perhatian setelah ditemukan sejumlah keru sakan fasilitas saat dilakukan peninjauan. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus melakukan pembenahan sebelum pelayanan publik dipusatkan di lokasi tersebut.
Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsaoly menyampaikan bahwa, ini juga bagian dari semangat untuk memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan transparan pada suatu area pelayanan publik tadi.
“Kami melakukan peninjauan di Plaza Gama lama Modern. Pemanfaatan plaza Gamalama ini kita akan pakai MPP di lantai satu gedung itu bakal menjadi pusat pelayanan berbagai instansi, sedangkan di area basement dikemas untuk tenan-tenan bagi para pelaku UMKM,” katanya, Selasa (30/6/2026).
Melihat kondisi ini, Rizal minta fasilitas di lantai satu gedung PGM di atas basement, ada beberapa fasilitas yang sudah bolong -bolong, yang dirusaki oleh orang-orang tidak bertanggungjawab.
Di antaranya kerusakan plafon, gangguan sistem pendingin ruangan atau AC sentral, hingga kondisi kebersihan gedung. “Saya minta pak Kadis PUPR melalui Kabid Bina Marga melakukan opname kerusakan yang ada di lantai satu, dua, tiga dan lantai empat,” ujarnya.
Paling tidak untuk merespon Mall Pelayanan Publik, lanjut Rizal, yang mendahului itu lantai satu dan basement untuk memperbaiki fasilitas yang rusak, nanti segera Dinas PUPR dihitung dan melakukan perbaikan. “Karena ini kalau tidak dimanfaatkan dan dibiarkan dalam kondisi begini sudah pasti akan bertambah lebih rusak lagi,” jelasnya.
Karena itu, Rizal bilang, pembenahan fasilitas tidak hanya berkaitan dengan fisik gedung, tetapi juga menentukan kenyamanan masyarakat ketika mengakses berbagai layanan pemerintah. “Kita ingin MPP ini benar-benar menjadi pusat pelayanan masyarakat. Karena itu, fasilitas harus dipastikan layak sebelum digunakan,” ujarnya.
Di sisi lain, rencana peluncuran MPP yang sebelumnya ditargetkan pada 17 Agustus 2026 berpotensi mengalami penyesuaian. Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Ternate, Hartati Umaternate menyebutkan, penundaan dilakukan agar seluruh unsur pelayanan yang akan bergabung benar-benar siap.
“Persiapan sudah masuk tahap akhir, tetapi kami perlu memastikan semua instansi siap terintegrasi dalam sistem pelayanan terpadu,” sambung Rizal menjelaskan.
MPP Kota Ternate nantinya akan menggabungkan berbagai layanan, mulai dari administrasi kependudukan, kesehatan, perizinan, hingga layanan dari instansi vertikal seperti Kantor Imigrasi, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga lainnya.
Keberadaan MPP diharapkan mampu memangkas proses birokrasi yang selama ini membuat masyarakat harus berpindah dari satu kantor ke kantor lain. Namun, sebelum target itu tercapai, pemerintah harus memastikan kesiapan gedung, sistem pelayanan, serta koordinasi antar instansi berjalan secara maksimal.
Bahkan bagi masyarakat, MPP bukan hanya soal gedung baru, tetapi tentang bagaimana pelayanan pemerintah dapat benar-benar terasa lebih dekat, cepat, dan efisien. (**)
