TERNATE – Komisi II DPRD Kota Ternate komit men mengawal anggaran dan mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) peng hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dalam penetapan pagu anggaran kelak tepat sasaran. Sehingga OPD-OPD penge lola PAD mampu meningkatkan pendapatan.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Kota Ternate, Ridwan AR, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pariwisata Kota Ternate, dalam membahas
Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027, Kamis, 23 Juli 2026.
Komisi II DPRD Kota Ternate Rapat Dengar Pendapat dengan Dinas Pariwisata Kota Ternate membahas KUA- PPAS APBD 2027. Hal yang sama juga sebelumnya, sudah dibahas dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
“Pembahasan KUA- PPAS 2027 di Komisi II memperhatikan OPD yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan PAD,” lanjutnya. OPD yang menjadi perhatian di antaranya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag), Dinas Koperasi, Dinas Pariwisata, maupun BP2RD.
Ridwan didampingi Ade Rahmat menyampai kan, Komisi II DPRD memberikan perhatian kepada OPD-OPD pengelola PAD. Seperti Dinas Perindag, Dinas Koperasi, Dinas Pari wisata dan BP2RD. “Untuk BP2RD pembasannya dijadwalkan pada Senin nanti,” kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Menurut Ridwan yang biasa disapa bang Ridho, Komisi II berkomitmen terus mendorong pemerintah daerah agar memberikan perhatian lebih terhadap sektor-sektor yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah.
“Komitmen kami di Komisi II tetap menggenjot dan memperhatikan mitra-mitra kami sebagai pengelola PAD, sehingga pemerintah benar-benar memberikan perhatian terhadap sektor-sektor tersebut, melihat kondisi saat ini dimana efesiensi TKD dan DBH ini sangat berpengaruh sehingga mau tidak mau PAD harus capai target,” ujarnya.
Ridho bilang, pembahasan anggaran saat ini masih berada pada tahap awal sehingga pagu anggaran maupun skala prioritas belum ditetapkan secara final. Namun demikian, Komisi II tetap menekankan pentingnya dukungan terhadap OPD yang memiliki potensi mendongkrak PAD.
“Pembahasan KUA-PPAS 2027 masih akan berlanjut setelah selesai di tingkat komisi dan selanjutnya dibahas bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Ternate,” tambahnya.
Menurut Ridho, mengingat belum optimalnya pendapatan PAD di beberapa OPD yang belum mencapai target, sehingga Komisi II berkomitmen mendorong untuk lebih mem perhatikan fasilitas sarana dan prasarana pada OPD pengelola PAD dengan tujuan peningkatan pencapaian target PAD.
“Pembahasan ini belum final. Setelah dari komisi akan dibahas lagi di Banggar. Karena itu, dengan kondisi PAD di beberapa OPD yang belum capai target keluhannya cuma satu banyak fasilitas yang kurang memadai, sehingga di 2027 perlu perhatian khusus dalam perencanaan penganggaran untuk pencapaian target PAD,” tandasnya. (**)
