Peluang Dasco Dalam Biduk Catur Pengganti Gibran

Opini20 Dilihat

Oleh: Dr. King Faisal Sulaiman, SH, LLM

Pakar Hukum Tata Negara | Advokat | Direktur Pusat Kajian Pancasila, Konstitusi dan Otonomi Daerah (PASKODA FH UMY)

Pergantian Wakil Presiden bukan sekadar persoalan mengganti figur dalam struktur kekuasaan eksekutif. Ia merupakan peristiwa ketatanegaraan yang menguji konsistensi sistem presidensial Indonesia dalam menjaga kesinambungan pemerintahan, stabilitas politik, dan kepatuhan terhadap konstitusi.

Dalam dinamika politik pasca-Gibran Rakabuming Raka, sejumlah nama tentu memiliki peluang untuk dipertimbangkan sebagai pengganti. Setiap figur mempunyai latar belakang, pengalaman, basis politik, dan kapasitas kepemimpinan yang dapat menjadi pertimbangan tersendiri. Namun, di antara berbagai alternatif tersebut, Sufmi Dasco Ahmad memiliki keunggulan komparatif yang membuatnya layak diperhitungkan secara serius.

Argumentasi ini bukan hendak menafikan kapasitas tokoh lain, apalagi menempatkan Dasco sebagai satu-satunya pilihan. Sebaliknya, persoalan suksesi Wakil Presiden harus diuji secara objektif: siapa yang paling mampu menjawab kebutuhan pemerintahan, memperkuat efektivitas kepemimpinan Presiden, dan menjaga stabilitas politik tanpa mengabaikan prinsip konstitusionalisme?

Suksesi Harus Berangkat dari Desain Konstitusi

Secara konstitusional, Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Ketentuan ini menegaskan bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden bukanlah kewenangan Presiden untuk menunjuk pengganti secara sepihak. Presiden mengusulkan dua calon, sedangkan keputusan pemilihan berada pada MPR.

Karena itu, proses suksesi harus ditempatkan dalam koridor konstitusional, bukan sekadar menjadi arena negosiasi dan distribusi kekuasaan elite politik.

Namun, konstitusionalitas saja tidak cukup. Figur yang dipilih juga harus mempunyai kapasitas untuk memperkuat efektivitas pemerintahan. Di sinilah relevansi Dasco mulai terlihat.

Legitimasi Politik dan Kemampuan Mengonsolidasikan Kekuasaan

Pertama, Dasco memiliki modal politik yang relatif kuat. Sebagai salah satu figur sentral Partai Gerindra, ia mempunyai posisi strategis dalam konfigurasi politik pendukung pemerintahan Prabowo.

Dalam sistem presidensial multipartai seperti Indonesia, efektivitas pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh legitimasi elektoral Presiden, tetapi juga kemampuan membangun konsensus politik lintas partai. Dukungan parlemen, komunikasi antarkekuatan politik, dan kemampuan mengelola perbedaan merupakan prasyarat penting bagi stabilitas pemerintahan.

Pengalaman Dasco di lingkungan legislatif memberinya keunggulan dalam membaca dinamika tersebut. Ia memahami bagaimana keputusan politik dibentuk, bagaimana kepentingan dinegosiasikan, dan bagaimana kompromi politik diterjemahkan menjadi kebijakan publik.

Modal semacam ini penting bagi seorang Wakil Presiden, terutama ketika pemerintahan membutuhkan konsolidasi, bukan justru tambahan friksi politik.

Pengalaman Legislatif dan Kapasitas Institusional

Kedua, Dasco mempunyai pengalaman kelembagaan yang relevan. Pengalamannya sebagai pimpinan DPR memberikan pemahaman mengenai proses legislasi, penganggaran, pengawasan, serta hubungan kerja antara lembaga eksekutif dan legislatif.

Dalam perspektif ketatanegaraan, Wakil Presiden bukan sekadar pelengkap simbolik Presiden. Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Rumusan tersebut menempatkan Wakil Presiden sebagai bagian integral dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, diperlukan figur yang tidak hanya memiliki loyalitas politik, tetapi juga kecakapan memahami persoalan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan.

Dasco mempunyai modal pengalaman untuk menjalankan fungsi tersebut. Ia berpotensi menjadi penghubung strategis antara agenda Presiden dan dinamika politik di parlemen, sekaligus memperkuat koordinasi pelaksanaan program prioritas pemerintahan.

Keselarasan dengan Prabowo: Faktor Stabilitas Pemerintahan

Ketiga, faktor kepercayaan dan keselarasan visi politik tidak boleh diabaikan. Hubungan Presiden dan Wakil Presiden membutuhkan koordinasi, komunikasi, serta kepercayaan yang kuat.

Ketidaksinkronan antara Presiden dan Wakil Presiden berpotensi menimbulkan dualisme kepemimpinan yang mengganggu efektivitas pemerintahan.

Dasco memiliki keuntungan dalam aspek ini. Relasi politiknya dengan Prabowo telah terbangun melalui perjalanan panjang Gerindra dan dinamika pemerintahan. Ia relatif memahami karakter kepemimpinan, orientasi politik, serta agenda strategis Presiden.

Kedekatan tersebut tentu bukan jaminan otomatis bahwa ia merupakan pilihan terbaik. Namun, dalam kalkulasi pemerintahan, keselarasan visi dan kepercayaan merupakan modal penting untuk menghindari fragmentasi kekuasaan di lingkaran eksekutif.

Dasco Bukan Satu-satunya Pilihan, tetapi Memiliki Keunggulan Tersendiri

Penting ditegaskan bahwa suksesi Wakil Presiden tidak boleh direduksi menjadi persoalan siapa yang paling dekat dengan Presiden atau siapa yang paling kuat dalam struktur partai. Tokoh lain, baik dari kalangan politik, birokrasi, maupun figur nasional dengan rekam jejak kepemimpinan yang memadai, tetap terbuka untuk dipertimbangkan.

Setiap alternatif harus diuji menggunakan parameter yang sama, yakni integritas, kapasitas kepemimpinan, pengalaman kelembagaan, kemampuan membangun konsensus, serta keselarasan dengan kebutuhan pemerintahan.

Dalam konteks itulah Dasco mempunyai keunggulan tersendiri. Ia menawarkan kombinasi pengalaman legislatif, posisi strategis dalam partai penguasa, kemampuan komunikasi politik, serta kedekatan kerja dengan Presiden. Kombinasi tersebut memberikan nilai tambah yang tidak selalu dimiliki setiap kandidat.

Dari perspektif hukum tata negara, sepanjang memenuhi persyaratan Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dasco memiliki kesempatan konstitusional untuk dipertimbangkan.

Namun, jabatan Wakil Presiden bukan hadiah politik atas loyalitas partai. Keputusan Presiden mengusulkan dua nama kepada MPR harus didasarkan pada pertimbangan kenegarawanan dan kepentingan nasional, bukan semata-mata kalkulasi distribusi kekuasaan.

Penguat, Bukan Sekadar Pengganti

Pada akhirnya, suksesi Wakil Presiden harus menjadi momentum memperkuat kualitas presidensialisme Indonesia. Prabowo membutuhkan figur yang bukan hanya mampu mendampingi Presiden secara formal, tetapi juga sanggup bekerja secara substantif dalam kompleksitas penyelenggaraan negara.

Jika parameter yang digunakan adalah kesinambungan pemerintahan, konsolidasi politik, efektivitas koordinasi, dan keselarasan visi kepemimpinan, Sufmi Dasco Ahmad memiliki keunggulan komparatif yang membuatnya menjadi salah satu pilihan paling logis dan realistis.

Tentu, keputusan akhir sepenuhnya berada dalam mekanisme konstitusional. Tokoh lain tetap memiliki peluang dan hak untuk dipertimbangkan. Namun, objektivitas juga mengharuskan kita mengakui bahwa Dasco memiliki modal politik dan institusional yang relatif kuat untuk mengisi kebutuhan tersebut.

Dasco bukan satu-satunya pilihan, tetapi ia memiliki keunggulan tersendiri yang membuatnya layak berada di barisan terdepan kandidat Wakil Presiden.

Sebab, Indonesia tidak sedang sekadar mencari pengganti seorang Wakil Presiden. Indonesia membutuhkan figur yang mampu menjaga soliditas pemerintahan, memperkuat efektivitas kekuasaan eksekutif, dan memastikan agenda pembangunan nasional berjalan tanpa kehilangan pijakan konstitusional. (**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *