TERNATE,Tbn-DPRD Kota Ternate lewat Komisi I bidang Hukum dan Pemerintahan akan tindak lanjut rapat dengan tiga OPD, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satpol PP kemarin, dalam waktu dekat ini.
Anggota Komisi I DPRD Kota Ternate, M. Ghifari Bopeng, mengatakan, komisi I mendorong Satpol PP, yang merupakan OPD penghasil PAD saat ini. Karena dia sebagai penegakan (penindak) Peraturan Daerah (Perda).
“Artinya ada retribusi-retribusi atau sumber PAD yang tidak dilakukan penagihan atau tidak dipungut oleh OPD tertentu diambil alih Satpol PP,” kata Ghifari, di gedung parlemen kota Ternate, Rabu (7/5/2025).
Rapat kemarin itu, menurut Ketua Fraksi NasDem DPRD Kota Ternate ini, menjadi pintu masuk untuk bagaimana melakukan penataan baik itu penataan parkir, pasar maupun penataan penerapan digitalisasi. Karena itu berpengaruh juga.
“Jadi memang arahnya kita terakhir bagaimana mencoba untuk meminta Dinas Perhubungan untuk menjelaskan secara keseluruhan digitalisasi itu prosesnya bagaimana dan rekayasa lalu lintas bagaimana,” sambungnya menjelaskan.
Karena begini kita tidak bisa memotong pengguna jalan. Ingat lho, orang membeli kendaraan On The Road (bukan off The Road) artinya, kalau kita bilang on the road pajak sudah bayar, semua sudah bayar, bila pengendara menggunakan jalan itu wajib.
“Jangan kita menghalang-halangi. Contoh dia tidak parkir kita bikin penagihan. Sama saja kita memo- tong atau mengurangi hak-hak pengguna jalan,” tandas Ghifari. (***)
