TERNATE,Tbn- DPRD Kota Ternate menilai, masih banyak yang perlu dilakukan perbaikan dan perubahan terkait bagaimana kinerja OPD pengelola pendapatan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Ternate.
Penilaian itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kota Ternate, Mubin A. Wahid, Rabu (1/5/2024) usai komisi I dan II rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dishub, Disperindag, BP2RD, Bagian Kerja Sama Setda Kota Ternate.
RDP terkait konfirmasi tiga bulan terakhir pemanfaatan ruang untuk PAD di Disperindag dan Dishub. Mubin bilang, ruang-ruang di terminal dimanfaatkan di bulan puasa dalam rangka mengoptimalkan pendapatan beberapa aset, tetapi pendapatannya tidak signifikan.
“Sama sekali tidak signiifikan dan tidak seimbang dengan kita lihat begitu ramai aktivitas pemanfaatan aset daerah tersebut. Tadi cuman di sekitar angka Rp 33 miliar dari 30 objek yang disewakan. Jadi memang sangat tidak maksimal. Itu penilaian DPRD,” katanya.
Pengelolaan pasar masih jauh dari harapan semua pihak. Karena penataan pasar masih menambah kesemrautan kota.”Pengelolaan dan penataan pasar itu kalau kita analogikan penyakit kanker itu sudah stadium 4. Jadi bukan cuman terapi tapi kemoterapi.
Kepala dinas memang diganti tetapi kalau kepala bagian tidak diganti sama saja. “Ini sudah menggurita betul terus kalau Walikota diam sama saja dengan Walikota mengiyakan apa yang dilakukan oleh bawahannya,” lanjutnya.
Jadi memang dibutuhkan keberanian kepala daerah untuk memperbaikinya. “Kalau tidak rusak kita di kota Ternate. Pasar sudah rusak, pendapatan juga tidak sesuai dengan ekspektasi,” tutur politikus PPP itu.
Begitu pula pemanfaatan barang milik daerah. Di dalam penetapan APBD tahun 2023 dan 2024 itu tidak berbeda jauh. Tahun 2023 di angka Rp 45 miliar dan 2024 kurang lebih sama seperti di tahun sebelumnya yaitu Rp 44 Miliar.
“Pemanfaatan barang milik daerah diangka Rp 28 Miliar sampai sekarang masih di angka 0 menurut laporan dari BPKAD. Sedangkan menurut laporan dari BP2RD sudah ada tapi angkanya kecil sekali di puluhan juta,” tuturnya.
Itu berarti masuk di semester pertama pemanfaatan barang milik daerah tidak berjalan terutama bagaimana memanfaatkan Plaza Gamalama dan Sport Hall dan lain lain. Ini bangunan kita investasinya diatas hampir Rp 100 miliar.
“Sekitar Rp 90 miliar lebih kita bangun Plaza Gamalama. Harapan kita bagaimana dimanfaatkan agar supaya menambah PAD kita dan bagaimana aset itu bisa terawat dengan baik,” sambungnya.
Ini sudah jalan tiga tahun masa jabatan memasuki tahun keempat tidak mampu dimanfaatkan dengan baik. “Pemkot perlu ada langkah-langkah cepat dan terukur atau pemkot sengaja tidak mau memanfaatkan atau membiarkan aset-aset itu saya tidak tahu,” ungkapnya.
Mubin bilang, DPRD akan mengundang OPD terkait dan konsultasi dengan Walikota meminta keseriusan pemerintah dalam pengelolaan PAD karena aset yang dibangun dengan menggelontorkan dana yang cukup besar dalam rangka mensupport PAD semakin hari semakin maju.
“Jadi nanti berkembang apakah kita bentuk panja atau pansus atau undang Walikota untuk konsultasi sudah jelas materi terkait pengelolaan pasar, pemanfaatan ruang-ruang yang tak sesuai,” pungkasnya. (wis)
