Sistem Drainase Belum Maksimal, Masih Terjadi Banjir

Kota Ternate65 Dilihat

TERNATE – Fraksi PDI-Perjuangan Perindo DPRD Kota Ternate, mendorong dan memberi masukan agar dilakukan penataan birokrasi Pemerintahan yang mampu menerjemahkan visi dan misi pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD tahun 2025-2029.

Juru bicara Fraksi PDI-Perjuangan Perindo DPRD Kota Ternate, Sartini Hanafi mengatakan hal itu saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang RPJMD Kota Ternate 2025-2029, Jumat sore (11/7/2025).

“Kami berharap, agar pimpinan Perangkat Daerah yang dipercaya menjalankan tugas dan amanah adalah mereka yang memiliki kapasitas personal yang inovatif, memili ki daya saing, kredibel dan loyal serta bertanggungjawab,” katanya.

Hal Ini mengingat dinamika dan akselerasi pembangunan Kota Ternate sangat dinamis dan berbanding lurus dengan muncul nya berbagai isu dan problem khas perkotaan berupa tingginya laju pertumbuhan penduduk yang tidak berbanding dengan ketersedian lahan pemukiman maupun aktifitas sosial ekonomi.

“Meningkatnya volume kendaraan yang berimplikasi pada kemacetan dan kepadatan lalu lintas, pertumbuhan sektor informal terutama para pedagang lokal yang memadati hampir seluruh area perkotaan dan berpotensi melahirkan konflik atau perebutan lahan ekonomi, belum meratanya infrastruktur perkotaan,” lanjutnya.

Ketidak-seimbangan pertumbuhan antar kawasan, pemetaan kawasan rawan bencana yang sering diabaikan, banjir dan keterbatasan drainase perkotaan, pemerataan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan, masalah air bersih, infrastruktur transportasi antar pulau yang minim serta permasalahan-permasalah lainnya yang harus dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah saat ini.

“Tantangan Ternate lima tahun ke depan juga akan semakin kompetitif mengingat Kabupaten Kota lainnya juga akan memacu pertumbuhan dan pembangunan secara konsisten,” ujar Fraksi PDI-Perjuangan-Perindo.

Karena itu, kata Sartini, Fraksi PDI-Perjuangan-Perindo kembali menegaskan bahwa Ranperda RPJMD yang akan dibahas dan ditetapkan sebagai Peraturan Dae rah adalah dasar hukum dan pijakan wajib yang menjadi satu-satu nya rujukan implementasi Visi dan Misi TERNATE ANDALAN JILID II.

“Ada beberapa permasalahan terkini yang harus men jadi prioritas penanganan saat ini antara lain drai nase perkotaan yang masih belum baik, hal ini penting karena belaka ngan ini masih terjadi banjir akibat sistem drainase perkotaan yang belum maksimal,” tuturnya.

Sartini bilang, pemerintah saat ini harus memfokuskan pada pemba bangunan perikanan dan kelautan, ini menjadi sektor yang harus diprioritaskan, mengingat potensi kelautan kita yang dominan tetapi belum tereksplorasi secara optimal.

“Komitmen untuk mendorong pem bangunan sektor UMKM, Pariwisata dan pembangunan kawasan baru untuk menyanggah pertumbuhan ekonomi kawasan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, harus benar-benar dilaksanakan,” tuturnya. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *