TERNATE – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ternate, salah satu OPD pengelola PAD termasuk target besar tahun 2025 senilai Rp 14,5 miliar, tahun 2026 juga sama, sedangkan untuk 2024 Rp 13,5 miliar.
“Ada kenaikan Rp 1 miliar capaian diangka Rp 10 miliar, jadi 75 persen untuk capaian pendapatan asli daerah (PAD) bagi Retribusi Pasar Grosir,” ujar Anggota Komisi II DPRD Kota Ternate, Junaidi A. Bahrudin, Rabu (6/8/2025).
Retribusi pasar grosir, menurutnya, karena dia salah satu penyumbang PAD terbesar. Jadi harusnya diberi kan perhatian serius oleh pemerintah tah. Dalam bentuk apa termasuk penataan sarana prasarana.
“Karena banyak keluhan pedagang yang sempat kami terima di DPRD ini, ada pedagang yang mengeluh kondisi lapak yang sudah rusak be rat dan rusak ringan. Sementara beban retribusi sama dengan ukuran yang sama,” sambungnya.
Itu tidak adil bagi para pedagang. Dan itu sudah dijawab oleh pemerintah tahun depan kurang lebih ada sekitar Rp. 500 jutaan, untuk perbaikan sarana prasarana beberapa lapak di pasar.
Kemudian terkait dengan penataan pedagang.Ternate ini kota yang terbuka, belum ada mekanisme pasar yang bisa mengatur dan mengendalikan pedagang yang dari luar Ternate yang membawa hasil pertanian atau perkebunan itu haru s ditampung dibo-dibo (tengkulak, distributor) nanti dorang (mereka) yang jual.
Mekanisme pasar ini tidak diatur, kata Junaidi, sehingga jadi bebas saja orang masuk bajual disini (Ternate). Ada peristiwa atau pengalaman yang dialami pedagang dari luar terhadap perlakuan disini, dirinya tidak tahu.
“Kami tidak menggali informasi itu apakah pernah dilepas itu ke distributor atau tengkulak, kemudian ada masalah, kami belum mendalami masalah itu,” lanjutnya, tapi ada informasi itu dong keberatan peda gang dari luar Ternate titip dong pe jualan di tengkulak, distributor tadi.
“Kalau ini tidak diatur seluas apa pun pasar tidak akan mampu me nampung pedagang,” tegasnya. (**)
