TERNATE – Kabupaten Kota di wila yah Maluku Utara yang bakal men dapat jatah pembangunan Rumah Tidak Layah Huni (RTLH) oleh Dinas Perkim Provinsi. Kota Ternate kebagian jatah yang kecil dibanding tiga kabupaten di pulau Halmahera.
Ketua komisi III DPRD Provinsi Ma luku Utara, Merlisa menyampaikan bahwa, Dinas Perkim Malut melaku kan efisiensi anggaran yang dialih kan ke rumah tidak layak huni (RTLH), akan ada sekitar 700 rumah yang bakal dibangun.
“700 rumah itu dia menyebar di seluruh Maluku Utara, paling terbanyak di Halmahera Selatan, Utara, Halmahera Timur dan ada Kota Ternate kebagian beberapa unit rumah,” katanya, Senin (6/10/2025).
Jadi mungkin, menurut Merlisa, ada beberapa kriteria yang mungkin dila kukan pendataan masuk didalam rumah tidak layak huni untuk dibangun. “Jadi kebetulan kemarin salah satu rumah di Sasa, Ternate Selatan yang sudah dibangun itu hasil reses saya,” tuturnya.
Satu rumah di Kota Ternate yang masuk dalam data hasil reses Merlisa. Mungkin pemikiran di Provinsi bahwa Kota Ternate masih bagus-bagus dibanding di Halmahera. “Secara infrastruktur masih lebih bagus Kota Ternate dibanding Halmahera,” ujarnya.
Maluku Utara, ungkap Merlisa, pasti melihat perbandingan di Halmahera “Jadi kota Ternate ini sedikit saja karena dilihat pertumbuhan Ekonomi yang paling tinggi Kota Ternate, IPM paling tinggi Kota Ter nate,” sambungnya menjelaskan.
Kota Ternate masih dianggap layak dibandingkan di Halmahera, sehingga banyak bantuan dan pembangunan lebih diutamakan di Halmahera sana. “Kalau bapak- bapak dan ibu- ibu turun di Halmahera sangat miris dibanding kita di Ternate,” kilahnya.
Merlisa menyebut, banyak akses jalan yang terputus pakai mobil apa saja tidak bisa lewat. Masyarakat hidup dengan tidak ada akses dan fasilitas yang memadai itu sangat banyak di wilayah-wilayah terpencil di Halmahera.
“Ada pendataan, saya mencoba memasukan di kelurahan Jambula untuk RTLH. Nanti dilihat kriteria dari 20 rumah itu mana yang layak untuk dibangun. Data 20 rumah, siapa yang rejeki nanti disesuaikan dengan kriteria,” ungkapnya.
Mereka dari Dinas Perkim akan turun melihat,mendata mana yang bisa masuk, walaupun dua tiga rumah. “Nanti saya sampai kan di Dinas terkait agar di Jambula ini ada ke bagian RTLH. Saya akan mendorong provinsi bangun RTLH,” ucapnya.
Merlisa berharap, dari 20 rumah ini ada yang terakomodir masuk rumah tidak layak huni atau RTLH dan pembahasan nanti bulan Oktober-Nopember agar bisa masuk. Nanti dilihat seperti apa kriteria, yang bakal diterapkan.
“Saya akan coba menyampaikan ke Dinas Perkim nanti agar supaya bisa diakomodir RTLH di kelurahan Jambula ini,” katanya. Anggota DPRD Malut dapil Kota Ternate- Halbar ini mengatakan hal itu saat reses di Jambula, baru-baru ini. (**)
