TERNATE – Badan Bank Tanah RI menggelar LandSmart Campus Series di Aula Nuku Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Kamis (27/11/2025). Kegiatan yang berlangsung pada siang hari itu menjadi ajang dialog terbuka antara lembaga pengelola tanah nasional tersebut dengan civitas akademika Unkhair, guna memperkuat sinergi sekaligus menyerap berbagai masukan kritis dari lingkungan kampus.
Deputi Bidang Perencanaan Strategi dan Pengadaan Tanah Badan Bank Tanah, Perdananto Aribowo, dalam keterangannya menyebut bahwa pihaknya terus berupaya membuka ruang partisipasi publik, termasuk dunia akademik, untuk memperkuat tata kelola pertanahan nasional. Meski telah beroperasi selama empat tahun, ia mengakui Badan Bank Tanah masih tergolong baru sehingga membutuhkan masukan konstruktif dari berbagai pihak.
“Mandat Badan Bank Tanah mencakup pengelolaan tanah untuk kepentingan umum, sosial, hingga reforma agraria. Kegiatan hari ini di Unkhair tentu bertujuan membangun sinergi dengan kampus dalam bentuk masukan, pikiran, dan kritik dari mahasiswa, supaya kerja kami semakin lancar,” ujarnya usai kegiatan.
Perdananto menjelaskan bahwa lembaganya secara konsisten melakukan perolehan dan pemanfaatan tanah untuk berbagai kepentingan negara. Karena itu, kemitraan dengan perguruan tinggi dianggap sangat strategis, mengingat kampus merupakan pusat riset dan pengembangan ide yang dapat mendukung optimalisasi tata ruang serta pemanfaatan aset negara.
Ia mencontohkan salah satu aset yang sedang dikelola di Maluku Utara. “Di Kabupaten Halmahera Selatan, kami memiliki lahan seluas 3.800 hektare berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Tentu pemanfaatannya harus bersinergi dengan Pemkab, Pemprov, dan berbagai pemangku kepentingan,” jelasnya.
Selain itu, Maluku Utara saat ini telah menjadi bagian dari program prioritas Badan Bank Tanah, khususnya dalam mendorong hilirisasi komoditas perkebunan. Sebelum kegiatan di Unkhair, lembaganya telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dengan pembahasan utama mengenai pengembangan hilirisasi kelapa.
“Hilirisasi kelapa merupakan potensi besar di Maluku Utara. Ini yang akan kami dorong agar memberi nilai tambah dan dampak ekonomi yang optimal bagi masyarakat,” tegas Perdananto.
Di sisi lain, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setda Provinsi Maluku Utara, DR Fachruddin Tukuboya, menilai kegiatan tersebut sebagai langkah penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan Badan Bank Tanah. Menurutnya, sinergi yang terbangun akan membantu memastikan bahwa pemanfaatan aset negara berjalan sesuai prinsip keadilan dan keberpihakan kepada kelompok rentan.
“Penting untuk memastikan bahwa lahan milik negara benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan komunitas adat,” ujarnya.
Fachruddin menekankan, pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota siap mendukung penuh proses identifikasi, verifikasi, dan penataan lahan adat di wilayah Maluku Utara. Upaya tersebut dinilai krusial untuk memastikan komunitas adat memiliki pengakuan hukum yang jelas dalam kerangka kebijakan pertanahan nasional.
“Kita harus mengidentifikasi lahan-lahan yang termasuk kategori adat dan memastikan secara hukum bahwa mereka benar-benar memiliki hak atas tanah tersebut,” tambahnya.
Kegiatan LandSmart Campus Series di Unkhair ini mendapatkan respons positif dari civitas akademika. Para mahasiswa, dosen, dan peneliti memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdiskusi mengenai berbagai isu pertanahan, termasuk tata ruang, penyelesaian konflik lahan, serta strategi hilirisasi komoditas lokal. Diskusi berlangsung dinamis, mencerminkan besarnya perhatian akademisi terhadap persoalan pertanahan di Maluku Utara.
Melalui kegiatan ini, Badan Bank Tanah berharap kolaborasi antara lembaga pemerintah dan perguruan tinggi dapat terus diperkuat dalam mewujudkan kebijakan pertanahan yang lebih inklusif, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. (**)
