TERNATE – Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Maluku Utara.
Penerimaan LHP oleh Pemerintah kota (Pemkot) Ternate tersebut merupakan bagian dari proses evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Dalam agenda tersebut, LHP diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Rizal Marsaoly, Ketua DPRD Kota Ternate, Rusdi A. Im, Plt Kepala BPKAD Kota Ternate, Amiruddin, Sekretaris DPRD Kota Ternate, Aldhy Ali, serta Plh Kepala Inspektorat Kota Ternate, Yunita.
Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, mengatakan bahwa, Kota Ternate kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian tersebut merupakan opini WTP yang ke-12 diraih secara beruntun sejak 2014.
“Kota Ternate dalam beberapa tahun terakhir termasuk patuh dalam menindak lanjuti rekomendasi,” ujarnya, Jumat (5/6/2026). Ia menyampaikan hal itu setelah Pemkot Ternate menerima LHP atas LLKPD 2025 dari BPK RI Perwakilan Maluku Utara , Kamis (4/6/2026).
Nasri juga mengapresiasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atas kerja keras mereka sehingga Kota Ternate mampu mempertahankan opini WTP hingga Tahun Anggaran 2025.
“Ke depan, capaian ini akan terus kami pertahankan dan tingkatkan. Bila perlu, tidak ada lagi rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti,” katanya.
Nasri bilang, pihaknya belum menerima gambaran rinci terkait rekomendasi yang diberikan BPK RI dalam LHP tersebut. Meski begitu, Nasri tegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menyelesaikan seluruh rekomendasi dalam batas waktu 60 hari.
“Harapan saya, mudah-mudahan seluruh rekomendasi yang diberikan dapat segera ditindaklanjuti,” katanya. (**)
