TERNATE – Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara Lalu Harisandi, S.ST., M.H., QCRO menghadiri acara Pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku Utara yang berlangsung di Gamalama C Ballroom, Hotel Bela Ternate, Kamis (25/06/2026).
Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Maluku Utara H. Sarbin Sehe secara resmi mengukuhkan R. Agus Prasetyo Budi sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara. Kehadiran Kakanwil BPN Provinsi Maluku Utara menjadi wujud dukungan terhadap penguatan sinergi antarinstansi pemerintah dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara merupakan bagian dari upaya memperkuat fungsi pengawasan intern pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), BPKP memiliki peran strategis dalam memberikan pendampingan, pengawasan, serta evaluasi terhadap pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program pembangunan. Oleh karena itu, kolaborasi yang erat antara BPKP dengan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Pengukuhan tersebut menandai dimulainya kepemimpinan R. Agus Prasetyo Budi sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara. Momentum ini diharapkan semakin memperkuat koordinasi antara BPKP dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal pelaksanaan program pembangunan, pengelolaan keuangan negara, serta penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern di lingkungan instansi pemerintah. Kehadiran berbagai unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, dan Forkopimda turut mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang berkualitas.
Bagi Kanwil BPN Provinsi Maluku Utara, sinergi yang terjalin dengan BPKP menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan akuntabilitas pelaksanaan program pertanahan dan tata ruang. Penguatan koordinasi antarinstansi diharapkan mampu mendorong pengelolaan anggaran yang lebih efektif, memperkuat sistem pengendalian intern, serta meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Dengan tata kelola yang semakin baik, berbagai program strategis Kementerian ATR/BPN di Provinsi Maluku Utara dapat dilaksanakan secara optimal, transparan, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
#KanwilBPNMalukuUtara
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya. (**)
