TERNATE – Pimpinan DPRD Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Kota Ternate. Kunker tersebut terkait Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Halteng.
Ketua DPRD Kabupaten Halteng melalui Sekwan Ridwan Basalem mengatakan, ketua, wakil ketua I dan wakil ketua II DPRD Kabupaten Halmahera Barat bertemu dengan Ketua DPRD Kota Ternate berkonsultasi dan berkoordinasi terkait dengan hak protokoler dan admistrasi pimpinan.
“Intinya, secara regulasi sudah hampir semua daerah di Indonesia sama, untuk hak protokoler ketua, wakil maupun anggota DPRD. Hany a saja untuk pendapatan setiap daerah berbeda-beda, antara daera h Halteng, Ternate tentu dari PAD berbeda terus DBH juga berbeda,” katanya, kemarin (9/5/2025).
Itu juga, menurut Sekwan Ridwan, mempengaruhi pendapatan pimpinan dan anggota DPRD. Begitu pula soal kendaraan dinas. Sampai saat ini terkendala sistem, Ketua DPRD Ternate dan ketua DPRD Halteng lelang kendaraan belum terlaksana karena terkait sistem yang terbaru yang diterapkan pemerintah sehingga tetap itu disesuaikan regulasi.
“Kita di Halteng itu hanya dibekali kendaraan pimpinan DPRD baru satu, sedangkan di Ternate sudah ada kendaraan dinas rumah tangga, sementara kita disana (Halteng) hanya kendaraan dinas pimpinan,” jelasnya.
Ridwan akan konsultasi dengan pemerintah daerah, terutama pak Bupati nanti di Pergub hak protokoler pimpinan dan anggota DPRD itu disesuaikan, agar jangan sampai ada perbedaan-perbedaan pelayanan pimpinan dan anggota DPRD.
Sementara ketua DPRD Kota Ternate, Rusdi AIM, menyampaikan bahwa, pihaknya menerima pimpinan DPRD Halteng konsultasi pimpinan DPRD Kabupaten Halmahera Tengah terkait hak protokoler pimpinan dan anggota DPRD.
Kendaraan pimpinan DPRD Halteng dorong (mereka) sementara dalam tahap pengusulan. Cuma terkendala itu yang mereka (dorang) sampaikan di sistemnya, pajak kan. Ada kendaraan yang sudah masuk di pajak 12 persen, cuman pada saat pengimputan di sistem masih menggunakan yang lama, sehingga itu jadi kendala, itu harus dirubah.
Soal efisensi anggaran baik di Halteng maupun Kota Ternate, menurut Rusdi, sudah pasti berpengaruh terhadap kinerja OPD. Namun dalam hal ini ada beberapa yang masuk di program Asta Cita.
“Dana APBD yang bersumber dari DAU dia tetap berputar di daerah masing-masing. Tinggal pemanfaat an masing-masing OPD yang masuk dalam program Asta Cita itu,” pungkasnya. (***)
