TERNATE,Tbn- Satu hal yang perlu dicatat bahwa kalau soal volume sampah itu harus dikendalikan dengan treatmen lain lagi, dimana harus ada fase intervensi pemerintah untuk pengurangan sampah di tingkat masyarakat.
Anggota Komisi III DPRD Kota Ter nate, Nurlaela Syarif menyampai kan, selama ini baru ada sebatas seremonial dilakukan oleh pemerintah misalnya dari PKK dan Kelurahan tapi sistemnya tematik dan tidak berkelanjutan.
“Ini butuh peran ekstra kalau di periode kedua dijanjikan sampah akan tuntas dan pemerintah kota akan amanah dalam penanganan maka kebijakannya harus terlihat,” katanya, di gedung parlemen kota Ternate, Kamis (6/3/2025).
Misal regulasinya disiapkan, surat edaran, keputusan walikota ini fondasi. Disamping itu perangkat nya dioptimalkan. “Ini yang belum dioptimalkan dan selalu menjadi masukan Komisi III tapi belum di optimalkan oleh Pemkot,” ujarnya.
Karena ini janji di periode pertama. Kita harus fair bahwa di periode pertama alasannya waktu pemeritahan yang singkat. Maka di periode dua ini waktu bukan lagi menjadi alasan namun ketepatan kebijakan, keselarasan antara pemerintah dengan masyarakat.
“Dan vocal point dimainkan seefektif mungkin sehingga problem sampah ini hanya lip service seremonial namun harus benar benar dilakukan strategic agar outputnya jelas. Outputnya hanya satu poin membangkitkan kesadaran masyarakat,” bebernya.
Untuk menciptakan itu, menurut Nella, pemerintah tidak bisa bilang masyarakat harus sadar tidak bisa begitu namun ada instrumen melakukan kebijakan yang harus pemerintah lakukan sebagai pemegang kewenangan.
“Karena selama ini optimalisasi kewenangan belum dilakukan maka jangan berharap kesadaran masyarakat akan muncul terhadap program penanganan sampah,” tandasnya.
