TERNATE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Selatan melakukan kunjungan kerja ke Kota Ternate. Hari pertama, ke DPRD Kota Ternate, kemudian akan lanjut ke Dinas Kelautan Perikanan (DKP) dan BP2RD Kota Ternate.
Kunjungan kerja 14 Anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan yang dipimpin wakil ketua II DPRD Kabupaten Buton Selatan, Hasrun Saadi, yang diterima Anggota Komisi II DPRD Kota Ternate, Ade Rahmat Lamadihami.
Selain ke DPRD Kota Ternate, DPRD Kabupaten Buton Selatan akan me nyambangi DKP Kota Ternate serta Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate terkait pajak sektor kelautan dan perikanan serta sektor pertanian.
Sekretaris DPRD Kabupaten Buton Selatan, La Ode Nurunani mengatakan bahwa, kunjungan kerja (kunker) komisi II dan komisi III DPRD Kabupaten Buton Selatan hari ini ke DPRD Kota Ternate.
“Kami sharing soal kebijakan pemerintah daerah terkait dengan pendapatan asli daerah (PAD) di sektor perikanan kelautan, pertanian dan peningkatan PAD sektor perikanan kelautan dan pertanian,” katanya, Rabu (22/10/2025).
DPRD Buton Selatan, menurut Nurunani, sudah meminta masukan – masukan pajak sektor perikanan kelautan dan pertanian. Karena kami di DPRD Buton Selatan ber usia 11 tahun dan daerah baru
“Potensi perikanan kelautan cukup luar biasa. Dari luar wilayah 510 km2 lebih, hampir 70 persen wilayah laut. Empat dari 7 kecamatan ada di Pulau-pulau yang dikelilingi lautan. Sedangkan tiga kecamatan ada di daratan Pulau Buton,” ujar Sekwan itu.
Kondisi ini, lanjutnya, DPRD mensiasati apalagi efisiensi anggaran itu DPRD Buton Selatan mencari sumber PAD sektor pajak perikanan atau pertanian. “Sehingga kami berinisiatif melakukan kunjungan ke Kota Ternate,” ucap Nurunani.
Pilihan ke Kota Ternate, katanya, topografi dan iklim hampir sama, serta potensi kelautan dan perikanan mungkin hampir sama. “Sehingga kami mau datang kesini untuk sharing dengan DPRD Kota Ternate,” sambungnya menjelaskan.
Kiat-kiat apa yang bisa dilakukan agar PAD lebih bagus karena kondisi wilayahnya hampir sama. “Kami kesini sapa tau kita membagi sharing pengalaman, apa yang bisa meningkatkan pendapatan asli daerah di Buton Selatan,” tuturnya.
Selain ke DPRD Kota Ternate, kata Nurunani, DPRD Kabupaten Buton Selatan juga akan menyambangi DKP Kota Ternate maupun Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate ter kait pajak 2 sektor tersebut.
Sekretaris DPRD Kabupaten Buton Selatan, La Ode Nurunani mengatakan bahwa, kunjungan kerja (kunker) komisi II dan komisi III DPRD Kabupaten Buton Selatan hari ini ke DPRD Kota Ternate.
“Kami sharing kebijakan pemerintah daerah terkait dengan pendapatan asli daerah (PAD) di sektor perikanan kelautan, pertanian dan peningkatan PAD sektor perikanan kelautan dan pertanian,” katanya, Rabu (22/10/2025).
DPRD Buton Selatan, menurut Nurunani, sudah meminta masukan – masukan pajak sektor perikanan kelautan dan pertanian. Karena kami di DPRD Buton Selatan ber usia 11 tahun dan daerah baru
“Potensi perikanan dan kelautan cukup luar biasa. Dari luar wilayah 510 km2 lebih, hampir 70 persen wilayah laut. Empat dari 7 kecamatan ada di Pulau-pulau yang dikelilingi lautan. Sedangkan tiga kecamatan ada di daratan pulau Buton,” ujar Sekwan itu.
Kondisi ini, lanjutnya, DPRD mensiasati apalagi efisiensi anggaran itu DPRD Buton Selatan mencari sumber PAD sektor pajak perikanan atau pertanian. “Sehingga kami berinisiatif melakukan kunjungan ke Kota Ternate,” ucap Nurunani.
Pilihan ke Kota Ternate, katanya, topografi dan iklim hampir sama, serta potensi kelautan dan perikanan mungkin hampir sama. “Sehingga kami mau datang kesini untuk sharing dengan DPRD Kota Ternate,” sambungnya menjelaskan.
Kiat-kiat apa yang bisa dilakukan agar PAD lebih bagus karena kondisi wilayahnya hampir sama. “Kami kesini sapa tau kita membagi sharing pengalaman, apa yang bisa meningkatkan pendapatan asli daerah di Buton Selatan,” tuturnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Ternate, Ade Rahmat Lamadi hami, menyampaikan bahwa, ia diperintahkan pimpinan untuk menerima teman-teman DPRD Kabupaten Buton Selatan.
“Yang kita diskusikan arah kebijakan Pemerintah kota Ternate terkait sektor pertanian serta perikanan atau kelautan. Jadi koordinasi termasuk PAD Kota Ternate bagai mana teman-teman di DPRD menyikapi ditengah situasi efisiensi dan pengurangan dana transfer ke daerah saat ini,” katanya.
Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 14 ayat (2) terkait perikanan, yang menjelaskan bahwa urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
“O-12 mil dari garis pantai itu ada di provinsi, sedangkan kabupaten kota itu lebih pada arah pembinaan dan budidaya saja. Jadi untuk kontribusi ke PAD dari sektor perikanan itu sangat kecil. Hampir tidak ada samasekali,” terangnya.
Saat ini, menurut Ade, ia berinisiatif mengusulkan ke Bapemperda DPRD Kota Ternate bersama pemerintah untuk bagaimana kita menggarap O dari garis pantai ke daratan kita upayakan agar bisa mendapat kan sumber PAD dari situ.
“Itu penting karena Kota Ternate atau kabupaten kota tidak diberikan kewenangan full untuk mengelola itu, kita mendapatkan dampak yang sangat besar. Misalnya, dampak dari sampah tersebut,” sambung nya menjelaskan.
Contoh, kepala ikan, tulang ikan dan isi perutnya banyak yang dibuang di pesisir pantai dekat pasar. Ini sang at mengganggu ekosistem laut dan yang mendapat sorotan pemerintah kota sendiri, sementara dari segi PAD tidak ada. “Jadi kita merasa dampaknya saja, bahwa ketersediaan ikan itu ada, itu saja yang bisa kita rasakan,” tuturnya.
Sektor pertanian, kata Ade, sektor ini untuk PAD setahu dirinya itu tidak ada. Hanya, lanjut dia, sektor manfaat yang dirasakan, yaitu dengan ketersediaan pangan. Saya belum cek sumber PAD dari sektor pertanian, nanti kita koordinasi dengan BP2RD. Tapi setahu saya pemasukan PAD dari Dinas Pertanian karena dia bukan OPD pengelola PAD.
Kendala di Kota Ternate, menurut Ade Rahmat, pertama masalah keterbatasan lahan karena Kota Ternate lahan pertanian sangat terbatas. Kedua, masalah pupuk. Ini satu permasalahan yang dihadapi sektor pertanian di Kota Ternate.
Pemerintah berupaya memfasilitasi, membantu pemberdayaan dala m bidang pertanian. Termasuk pelatihan-pelatihan untuk sumber daya manusia. “Agar supaya petani kita di Kota Ternate tidak kalah saing teknik menanam, atau teknik pertanian yang modern. Kita tidak kalah dengan daerah lain,” pungkasnya. (**)
